Sikap tak terpuji penerima LPDP menghina negara sendiri
Beberapa hari terakhir, media sosial diramaikan oleh konten seorang WNI yang tinggal di Inggris yang dengan penuh suka cita menyambut status kewarganegaraan anaknya sebagai warga negara asing. Reaksi publik pun terbelah. Ada yang memahami sebagai pilihan rasional demi masa depan. Ada pula yang merasa ada sesuatu yang mengganjal: apakah kewarganegaraan kini sekadar soal “nilai tukar” paspor?
Di tengah perdebatan itu, fakta tentang kekuatan paspor Inggris ikut diseret ke ruang diskusi. Berdasarkan laporan The Henley Passport Index 2026 yang dirilis oleh Henley & Partners, Inggris berada di posisi ke-7 sebagai negara dengan paspor terkuat di dunia. Posisinya sejajar dengan Australia, Kroasia, Republik Ceko, Estonia, dan Latvia. Pemegang paspor Inggris dapat mengakses 182 negara tanpa visa atau dengan visa on arrival.
Sementara itu, data dari Passport Index menempatkan Inggris di peringkat ke-9 bersama Kanada dan Liechtenstein, dengan akses ke sekitar 84% negara di dunia. Ukuran kekuatan paspor, sebagaimana dijelaskan oleh Sarah Nicklin dari Henley & Partners kepada TIME, pada dasarnya sederhana: semakin banyak negara yang bisa diakses tanpa visa, semakin kuat paspor tersebut.
Angkanya jelas. Datanya konkret. Namun pertanyaannya: apakah kekuatan sebuah paspor otomatis berarti kekuatan sebuah identitas?
Paspor Sebagai Simbol Mobilitas Global
Di era globalisasi, paspor bukan sekadar dokumen perjalanan. Ia adalah simbol mobilitas, akses, dan dalam banyak kasus, peluang. Dunia yang semakin terhubung membuat batas negara terasa lebih administratif daripada ideologis. Mobilitas menjadi aset. Semakin mudah seseorang bergerak lintas negara, semakin besar peluang pendidikan, bisnis, dan jaringan sosial yang bisa diraih.
Dalam logika ini, keputusan orangtua yang merasa bangga anaknya memiliki paspor kuat bisa dipahami. Mereka mungkin melihatnya sebagai investasi masa depan. Di tengah kompetisi global yang ketat, akses menjadi modal. Jika satu dokumen bisa membuka 182 pintu negara, siapa yang tidak tergoda?
Namun mobilitas bukan satu-satunya variabel dalam kehidupan manusia. Ada dimensi lain yang tidak tercatat dalam indeks: rasa memiliki, kedekatan budaya, dan ikatan emosional dengan tanah asal.
Ketika Kewarganegaraan Menjadi Komoditas
Fenomena ini bukan hal baru. Dunia mengenal istilah citizenship by investment, program di mana kewarganegaraan dapat diperoleh melalui investasi finansial. Kewarganegaraan dalam konteks tersebut menjadi instrumen ekonomi. Ia bisa dinegosiasikan, dihitung, bahkan diperjualbelikan secara legal.
Di sinilah diskusi menjadi lebih dalam. Apakah kewarganegaraan hari ini masih dimaknai sebagai kontrak sosial antara individu dan negara, atau sudah bergeser menjadi alat mobilitas global semata?
Kita hidup di zaman ketika rasionalitas ekonomi sering kali mengalahkan sentimen kebangsaan. Orang tua ingin anaknya mendapat pendidikan terbaik, keamanan terbaik, dan akses terluas. Itu naluri yang wajar. Tidak ada yang salah dengan ingin masa depan yang lebih terbuka.
Namun di sisi lain, kita juga perlu bertanya secara jujur: jika ukuran keberhasilan kewarganegaraan hanya ditentukan oleh ranking paspor, apa yang tersisa dari makna kebangsaan itu sendiri?
Indonesia dan Paradoks Kebanggaan
Indonesia tentu belum berada di jajaran paspor terkuat dunia. Akses bebas visa Indonesia masih terbatas dibandingkan negara-negara Eropa Barat atau Asia Timur. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, kekuatan ekonomi, hubungan diplomatik, dan persepsi global ikut menentukan posisi tersebut.
Tetapi kebangsaan tidak hanya diukur dari kemudahan masuk ke negara lain. Ia juga tentang kontribusi membangun negeri sendiri. Jika setiap capaian selalu diukur dari seberapa cepat kita bisa “keluar”, maka siapa yang akan fokus memperbaiki “ke dalam”?
Perdebatan di media sosial sesungguhnya membuka ruang refleksi kolektif. Bukan soal menyalahkan pilihan pribadi seseorang. Setiap keluarga memiliki pertimbangan masing-masing. Yang menarik justru adalah respons emosional publik. Mengapa isu ini begitu sensitif?
Mungkin karena di baliknya tersimpan kegelisahan yang lebih dalam: apakah kita mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuan negeri sendiri untuk menjamin masa depan warganya?
Antara Realisme dan Nasionalisme
Ada dua kutub yang sering berhadap-hadapan dalam diskusi semacam ini. Di satu sisi, realisme global: dunia adalah arena kompetisi, dan kita harus bermain dengan aturan yang ada. Jika paspor kuat memberi keuntungan, maka itu adalah keputusan strategis.
Di sisi lain, ada nasionalisme kultural: kewarganegaraan bukan sekadar dokumen, melainkan identitas historis dan moral.
Keduanya tidak perlu dipertentangkan secara ekstrem. Kita bisa mengakui bahwa sistem global memang memberi privilese pada negara-negara dengan ekonomi dan diplomasi kuat. Pada saat yang sama, kita juga bisa menjaga kesadaran bahwa identitas tidak sepenuhnya bisa diukur dengan skor indeks.
Dalam konteks ini, mungkin yang perlu kita rawat adalah keseimbangan. Mengakui realitas global tanpa kehilangan akar.
Kekuatan Paspor vs. Kekuatan Karakter
Data indeks paspor berbicara tentang akses geografis. Namun masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh akses negara mana yang bisa dikunjungi tanpa visa. Ia juga ditentukan oleh karakter, pendidikan, nilai, dan lingkungan sosial yang membentuknya.
Seorang anak dengan paspor kuat tetapi tanpa daya juang tetap akan menghadapi tantangan. Sebaliknya, banyak individu dari negara dengan paspor biasa-biasa saja yang mampu menembus panggung dunia melalui kompetensi dan integritas.
Artinya, paspor adalah alat. Ia bukan jaminan otomatis kesuksesan.
Dalam diskusi publik, penting untuk menempatkan paspor pada proporsinya. Ia penting, tetapi bukan segalanya. Ia mempermudah perjalanan, tetapi tidak menggantikan kualitas pribadi.
Refleksi Sosial yang Lebih Luas
Fenomena ini sebetulnya mencerminkan dinamika zaman. Dunia bergerak menuju keterbukaan, sementara rasa kebangsaan diuji oleh mobilitas global. Kita melihat semakin banyak diaspora yang menetap di luar negeri dan membangun kehidupan baru.
Pertanyaannya bukan lagi soal benar atau salah memilih kewarganegaraan tertentu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memaknai pilihan itu dalam konteks kebersamaan sebagai bangsa.
Jika ada warga yang merasa masa depan anaknya lebih terjamin di negara lain, mungkin itu juga menjadi cermin bagi kita semua untuk memperkuat kualitas pendidikan, stabilitas ekonomi, dan kepastian hukum di dalam negeri. Bukan dengan nada menyalahkan, melainkan dengan kesadaran kolektif bahwa pekerjaan rumah masih ada.
Mengurai Emosi, Menjaga Akal Sehat
Kontroversi media sosial sering kali memperbesar emosi dan memperkecil konteks. Padahal, isu kewarganegaraan adalah isu kompleks yang melibatkan hukum, identitas, ekonomi, dan psikologi.
Kita bisa memahami kebanggaan seorang orangtua tanpa harus menganggapnya sebagai pengkhianatan. Kita juga bisa mempertahankan rasa cinta tanah air tanpa harus menutup mata terhadap realitas global.
Mungkin yang perlu kita jaga adalah kedewasaan dalam berdiskusi. Bahwa pilihan individu tidak selalu menjadi ancaman kolektif. Bahwa rasa nasionalisme tidak harus rapuh hanya karena satu unggahan viral.
Menimbang Ulang Makna “Kuat”
Indeks paspor memberi peringkat berdasarkan jumlah negara yang dapat diakses tanpa visa. Itu parameter yang jelas dan terukur. Namun “kekuatan” dalam arti sosial dan kultural tidak selalu identik dengan angka tersebut.
Negara bisa kuat secara diplomatik, tetapi lemah dalam kohesi sosial. Negara bisa kuat secara ekonomi, tetapi menghadapi tantangan integrasi budaya. Sebaliknya, negara dengan akses visa terbatas bisa memiliki solidaritas sosial yang tinggi.
Kita perlu membedakan antara kekuatan administratif dan kekuatan peradaban. Yang satu bisa dihitung. Yang lain harus dirawat.
Penutup: Akar dan Sayap
Pada akhirnya, setiap orangtua ingin memberi anaknya sayap agar bisa terbang tinggi. Paspor kuat mungkin salah satu bentuk sayap itu. Ia membuka ruang, memperluas horizon, dan memberi fleksibilitas.
Namun anak juga membutuhkan akar. Akar yang membuatnya tahu dari mana ia berasal, nilai apa yang ia bawa, dan kepada siapa ia merasa terhubung.
Di tengah dunia yang semakin tanpa batas, mungkin yang kita perlukan bukan memilih antara akar atau sayap, tetapi memastikan keduanya tumbuh seimbang. Mobilitas global tidak harus menghapus identitas. Kewarganegaraan tidak harus direduksi menjadi sekadar skor indeks.
Jika kita mampu memandang fenomena ini dengan jernih, kita tidak akan terjebak pada perdebatan yang memecah. Sebaliknya, kita bisa menjadikannya momentum untuk bertanya bersama: bagaimana membangun negeri yang bukan hanya membuat warganya bangga bepergian ke luar, tetapi juga bangga pulang ke dalam.
