Keterlibatan polisi dalam proyek pangan seperti jagung dan beras memunculkan pertanyaan serius tentang pergeseran fungsi dan potensi konflik kepentingan. Fenomena ini menunjukkan arah kebijakan yang problematik.
Di banyak tempat, negara diuji bukan saat krisis besar, melainkan saat fungsi-fungsi dasarnya mulai kabur. Polisi yang menanam jagung, menjual beras, hingga mengelola proyek pangan bukan sekadar cerita unik di lapangan—ini gejala struktural. Ada sesuatu yang bergeser, pelan tapi pasti.
Pertanyaannya sederhana: ketika aparat penegak hukum mulai sibuk mengurus ladang dan logistik pangan, siapa yang mengurus keamanan?
Dari Keamanan ke Ketahanan Pangan: Awal Pergeseran
Narasi resminya terdengar mulia. Ketahanan pangan adalah isu strategis. Negara harus hadir. Semua elemen digerakkan. Termasuk polisi.
Di atas kertas, ini tampak seperti sinergi. Polisi membantu petani. Polisi memastikan distribusi lancar. Polisi ikut menanam untuk memberi contoh.
Namun dalam praktik, garis batas mulai kabur.
Polisi bukan sekadar fasilitator. Mereka masuk sebagai pelaksana. Bahkan dalam beberapa kasus, melalui yayasan atau institusi internal, ikut mengelola proyek yang berpotensi menghasilkan keuntungan ekonomi.
Di titik inilah masalah dimulai.
Karena begitu aparat masuk ke ranah produksi dan distribusi, mereka tidak lagi netral. Mereka menjadi pemain.
Dan pemain yang punya kewenangan penegakan hukum selalu punya posisi yang tidak seimbang.
Kebun yang Dijaga, atau Kebun yang Dimiliki?
Fenomena “kebun polisi” bukan sekadar metafora. Di berbagai daerah, lahan ditanami dengan pengawalan aparat. Program jagung, padi, hingga hortikultura dijalankan dengan dukungan institusi kepolisian.
Secara kasat mata, ini terlihat produktif. Lahan tidak menganggur. Program berjalan cepat. Target tercapai.
Namun ada pertanyaan mendasar yang jarang diajukan:
Apakah ini bentuk pengamanan, atau sudah menjadi bentuk kepemilikan terselubung?
Ketika aparat memiliki akses, jaringan, dan kekuasaan, maka keterlibatan dalam proyek ekonomi berpotensi menciptakan distorsi.
Petani biasa tidak punya “backing”.
Pelaku usaha kecil tidak punya “seragam”.
Persaingan menjadi tidak sehat bahkan sebelum dimulai.
Yayasan dan Jalur Keuntungan: Siapa yang Diuntungkan?
Masuknya yayasan atau badan di bawah institusi dalam proyek pangan membuka pintu baru: monetisasi.
Di sini, persoalan tidak lagi soal tanam jagung. Tapi soal aliran uang.
Bagaimana mekanisme pengelolaan?
Siapa yang mengawasi?
Ke mana keuntungan mengalir?
Jika institusi penegak hukum memiliki entitas yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, maka konflik kepentingan menjadi hampir tak terhindarkan.
Karena dalam satu waktu, mereka bisa:
- Mengatur kebijakan
- Mengawasi pelaksanaan
- Sekaligus menjadi pelaku
Itu seperti wasit yang ikut bertanding. Hasilnya bisa ditebak.
Lebih jauh lagi, situasi ini membuka ruang bagi moral hazard. Ketika proyek dianggap “cuan”, maka motivasi bisa bergeser dari pelayanan publik menjadi kepentingan ekonomi.
Dan sejarah menunjukkan: begitu insentif ekonomi masuk, idealisme sering keluar diam-diam.
Polisi Jual Beras: Simbol atau Masalah Sistemik?
Ketika polisi mulai menjual beras, publik mungkin melihatnya sebagai langkah membantu stabilisasi harga.
Namun jika dilihat lebih dalam, ini adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar: ekspansi fungsi institusi tanpa batas yang jelas.
Negara seharusnya memiliki pembagian peran yang tegas:
- Polisi menjaga keamanan
- Petani memproduksi
- Pedagang mendistribusikan
- Regulator mengawasi
Ketika satu institusi mulai mengerjakan semuanya, sistem menjadi tidak sehat.
Monopoli fungsi, apalagi oleh aparat bersenjata, bukan hanya tidak efisien—tetapi juga berbahaya.
Karena kekuasaan tanpa batas selalu berisiko disalahgunakan.
Dampak Nyata: Dari Lapangan hingga Kepercayaan Publik
Pergeseran ini bukan sekadar isu abstrak. Dampaknya nyata.
1. Penurunan Fokus Fungsi Utama
Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan tugas sambilan. Ini pekerjaan penuh waktu.
Jika energi dan sumber daya dialihkan ke proyek pangan, maka perhatian terhadap tugas utama akan terpecah.
Hasilnya bisa berupa:
- Respons lambat terhadap kejahatan
- Penurunan kualitas pelayanan
- Prioritas yang tidak jelas
Negara tidak kekurangan masalah keamanan. Mengalihkannya demi proyek ekonomi adalah perjudian kebijakan.
2. Distorsi Ekonomi Lokal
Kehadiran aparat dalam kegiatan ekonomi menciptakan ketimpangan.
Pelaku usaha kecil akan kesulitan bersaing dengan entitas yang memiliki:
- Akses kekuasaan
- Perlindungan institusional
- Kemudahan regulasi
Ini bukan kompetisi. Ini dominasi.
Dalam jangka panjang, ekonomi lokal bisa mati pelan-pelan karena tidak mampu bersaing secara adil.
3. Erosi Kepercayaan Publik
Polisi seharusnya berdiri di atas semua kepentingan. Netral. Objektif.
Namun ketika mereka terlibat dalam bisnis, persepsi publik berubah.
Setiap tindakan bisa dicurigai memiliki motif ekonomi.
Setiap kebijakan bisa dianggap berpihak.
Kepercayaan adalah modal utama institusi penegak hukum. Sekali retak, sulit diperbaiki.
Perspektif Hukum: Area Abu-Abu yang Berbahaya
Secara hukum, keterlibatan aparat dalam kegiatan ekonomi sering berada di wilayah abu-abu.
Tidak selalu ilegal. Tapi juga tidak sepenuhnya etis.
Masalahnya bukan hanya legalitas, tapi legitimasi.
Apakah pantas?
Apakah sesuai dengan prinsip good governance?
Apakah tidak membuka celah penyalahgunaan wewenang?
Negara modern dibangun di atas prinsip pemisahan fungsi. Ketika prinsip ini dilanggar, bahkan dengan niat baik, konsekuensinya bisa panjang.
Perspektif Sosial: Normalisasi yang Mengkhawatirkan
Yang lebih berbahaya adalah normalisasi.
Ketika masyarakat mulai menganggap ini biasa, maka standar akan turun.
“Polisi tanam jagung? Wajar.”
“Polisi jual beras? Biasa saja.”
Padahal ini bukan hal biasa.
Ini adalah perubahan struktur peran negara.
Dan perubahan seperti ini, jika dibiarkan, akan menjadi preseden. Besok bukan hanya jagung. Bisa sektor lain.
Hari ini pangan. Besok energi. Lusa logistik.
Tanpa disadari, negara berubah menjadi pemain tunggal di banyak sektor, dengan aparat sebagai ujung tombaknya.
Perspektif Ekonomi: Efisiensi Semu
Argumen efisiensi sering digunakan untuk membenarkan keterlibatan aparat.
“Lebih cepat.”
“Lebih terkoordinasi.”
“Lebih aman.”
Namun efisiensi semacam ini sering bersifat semu.
Karena tidak menghitung biaya tersembunyi:
- Distorsi pasar
- Hilangnya kompetisi
- Penurunan inovasi
Ekonomi yang sehat butuh ruang bagi banyak pemain, bukan dominasi satu institusi.
Jika semua dipegang oleh negara—atau lebih spesifik, oleh aparat—maka yang terjadi bukan efisiensi, tapi stagnasi.
Refleksi: Negara Mau Jadi Apa?
Fenomena ini pada akhirnya membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar:
Negara ini ingin menjadi apa?
Apakah negara yang memiliki institusi dengan fungsi jelas dan profesional?
Atau negara yang mencampur semua peran dalam satu tangan demi kecepatan?
Sejarah memberi banyak contoh. Negara yang kuat bukan yang semua dikerjakan sendiri, tapi yang tahu batas.
Polisi yang baik bukan yang paling banyak proyek, tapi yang paling dipercaya.
Penutup: Kembali ke Jalur, atau Terus Menyimpang?
Menanam jagung bukan pekerjaan buruk. Menjual beras juga bukan dosa.
Masalahnya bukan pada aktivitasnya, tapi pada siapa yang melakukannya.
Ketika polisi mulai terlalu jauh masuk ke ranah ekonomi, itu bukan inovasi—itu sinyal peringatan.
Karena negara yang sehat berdiri di atas pembagian peran yang tegas, bukan tumpang tindih kekuasaan.
Jika dibiarkan, ini bukan hanya soal jagung atau beras. Ini soal arah.
Dan arah yang salah, jika diteruskan, tidak akan terasa di awal—tapi dampaknya akan mahal di akhir.
Pertanyaannya tinggal satu:
apakah ini kebijakan sementara karena keadaan, atau awal dari perubahan permanen yang tidak disadari?
