Realisasi kredit OJK untuk program MBG, koperasi desa, dan perumahan memunculkan pertanyaan tentang kualitas pembiayaan. Angka besar ini menunjukkan arah kebijakan yang agresif namun perlu diuji keberlanjutannya.
Kebijakan publik sering kali terlihat meyakinkan di atas kertas—angka triliunan rupiah, ribuan penerima manfaat, dan narasi keberpihakan pada rakyat. Namun sejarah kebijakan ekonomi mengajarkan satu hal sederhana: tidak semua angka besar berarti fondasi yang kuat.
Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan realisasi pembiayaan yang cukup agresif untuk sejumlah program prioritas pemerintah. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa Merah Putih, hingga pembangunan perumahan rakyat. Pertanyaannya bukan lagi “berapa besar”, tetapi “seberapa sehat”.
Latar Belakang: Negara Masuk Melalui Kredit
Hingga Januari 2026, pembiayaan untuk program MBG mencapai Rp 1,21 triliun yang disalurkan ke 1.373 SPPG. Di saat yang sama, koperasi desa/kelurahan Merah Putih menyerap kredit jauh lebih besar, mencapai Rp 174 triliun. Sementara program 3 juta rumah baru terealisasi Rp 1,44 triliun untuk sekitar 11.468 unit.
Secara kasat mata, ini adalah sinyal kuat bahwa sektor keuangan didorong aktif untuk menjadi mesin kebijakan publik. OJK tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga fasilitator pembiayaan program pemerintah.
Pendekatan ini bukan hal baru. Dalam banyak negara berkembang, intervensi negara melalui kredit sering digunakan untuk mempercepat program strategis. Masalahnya, pendekatan ini punya satu titik rawan: kualitas penyaluran.
Analisis Utama: Antara Stimulus dan Distorsi
Dorongan pembiayaan seperti ini bisa dibaca dalam dua cara.
Di satu sisi, ini adalah stimulus ekonomi. Program MBG misalnya, bukan hanya soal gizi, tetapi juga menciptakan permintaan pada rantai pasok pangan lokal. Koperasi desa bisa menjadi motor ekonomi akar rumput. Sementara perumahan rakyat jelas menyentuh kebutuhan dasar.
Namun di sisi lain, ada potensi distorsi yang tidak kecil.
1. Kredit Berbasis Program, Bukan Kelayakan
Ketika pembiayaan didorong oleh program pemerintah, risiko utamanya adalah standar kelayakan kredit menjadi longgar. Bank atau lembaga keuangan bisa saja terdorong menyalurkan kredit bukan karena proyeknya layak, tetapi karena “ini program negara”.
Ini pola lama. Dan biasanya berakhir dengan satu kata: kredit macet.
2. Skema Crowdfunding: Inklusif atau Rentan?
OJK juga menyebut penggunaan securities crowdfunding untuk mendukung MBG. Secara konsep, ini menarik—melibatkan masyarakat sebagai investor.
Namun di lapangan, crowdfunding sering kali berada di wilayah abu-abu antara investasi dan spekulasi. Tanpa literasi yang kuat, pemodal kecil berisiko masuk ke proyek yang mereka sendiri tidak pahami.
3. Skala yang Tidak Seimbang
Perbandingan angka juga menarik. MBG Rp 1,21 triliun. Perumahan Rp 1,44 triliun. Tapi koperasi desa Rp 174 triliun.
Ini bukan sekadar perbedaan skala. Ini menunjukkan prioritas yang sangat berat ke satu sektor. Pertanyaannya: apakah koperasi desa benar-benar siap menyerap kredit sebesar itu secara produktif?
Kalau tidak, ini bisa menjadi bom waktu dalam sistem keuangan.
Dampak dan Implikasi
Jika berjalan baik, kebijakan ini bisa menghasilkan efek berantai yang positif:
- Peningkatan konsumsi masyarakat bawah
- Penguatan ekonomi desa
- Akses perumahan yang lebih luas
- Aktivasi sektor UMKM
Namun jika salah kelola, dampaknya juga tidak main-main:
Risiko Sistemik
Kredit bermasalah dalam skala besar bisa mengguncang stabilitas lembaga keuangan. Ini bukan sekadar isu mikro, tetapi bisa merembet ke sistem perbankan.
Moral Hazard
Jika pelaku usaha merasa “ini program pemerintah, pasti diselamatkan”, maka disiplin finansial akan melemah. Ini klasik—dan berbahaya.
Ketergantungan Program
Ekonomi desa yang terlalu bergantung pada kredit program bisa kehilangan kemandirian. Begitu aliran dana berhenti, aktivitas ekonomi ikut melemah.
Perspektif Tambahan
Dari Sisi Hukum dan Regulasi
Peran OJK di sini menjadi krusial. Batas antara “mendorong” dan “mengintervensi” harus jelas. Jika terlalu jauh masuk ke arah kebijakan fiskal, fungsi pengawasan bisa terganggu.
Dari Sisi Sosial
Program seperti MBG memiliki legitimasi sosial yang kuat. Sulit dikritik karena menyangkut kebutuhan dasar. Namun justru karena itu, pengawasan harus lebih ketat—bukan sebaliknya.
Dari Sisi Ekonomi
Ekonomi yang sehat dibangun dari produktivitas, bukan sekadar distribusi kredit. Kredit adalah alat, bukan tujuan. Jika alat ini digunakan tanpa seleksi yang disiplin, hasilnya bukan pertumbuhan, tetapi ilusi pertumbuhan.
Refleksi: Angka Besar Tidak Pernah Netral
Kebijakan pembiayaan besar selalu membawa dua wajah: harapan dan risiko. Yang membedakan bukan niatnya, tetapi eksekusinya.
OJK jelas menunjukkan komitmen untuk mendukung program pemerintah. Itu tidak bisa dipungkiri. Namun komitmen tanpa disiplin hanya akan menghasilkan angka-angka yang indah di awal—dan masalah di belakang.
Pada akhirnya, pertanyaan yang lebih penting bukan “berapa triliun yang sudah disalurkan”, tetapi:
Apakah kredit ini benar-benar produktif, atau hanya menunda masalah yang lebih besar?
Karena dalam dunia keuangan, satu hal selalu berlaku—
uang yang dipaksakan mengalir, cepat atau lambat akan mencari jalan pulang.
