Banyak penerima beasiswa LPDP inkar dan tidak berkontribusi pada Bangsa
Di republik ini, beasiswa bukan sekadar bantuan biaya pendidikan. Ia adalah kepercayaan. Ia adalah titipan. Ia adalah uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak pedagang kecil, buruh pabrik, petani di desa, dan pegawai yang gajinya dipotong rutin setiap bulan. Dari sanalah lahir ribuan anak bangsa yang diberangkatkan ke berbagai penjuru dunia dengan satu harapan sederhana: kelak mereka pulang membawa cahaya.
Karena itu, setiap penerima beasiswa—apa pun bentuk dan namanya—sesungguhnya sedang memikul amanah. Terutama ketika beasiswa itu berasal dari negara, seperti yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dana yang dikelola bukan uang jatuh dari langit. Ia adalah akumulasi keringat kolektif.
Maka pertanyaannya bukan lagi soal hak, tetapi soal tanggung jawab moral.
Belakangan, ruang publik terusik oleh pernyataan seorang penerima beasiswa yang menyebut cukup dirinya dan pasangannya yang menjadi WNI, sementara anaknya tidak perlu. Bahkan ia membanggakan paspor Inggris yang dimiliki sang anak. Pernyataan itu mungkin lahir dari kebanggaan personal. Namun di tengah konteks beasiswa negara, kalimat semacam itu terdengar ganjil.
Kita perlu berhenti sejenak dan bertanya bersama: apakah beasiswa negara hanya kontrak administratif, atau ia juga kontrak moral?
Beasiswa sebagai Investasi Peradaban
Sejak dahulu, bangsa ini percaya pada pendidikan sebagai jalan naik kelas. Dari era awal kemerdekaan hingga sekarang, pengiriman pelajar ke luar negeri selalu dimaksudkan untuk mempercepat lompatan pengetahuan. Kita mengirim mereka belajar teknologi, ekonomi, kesehatan, kebijakan publik—agar kelak bangsa ini tidak terus menjadi pasar, tetapi menjadi produsen gagasan.
Beasiswa bukan hadiah. Ia adalah investasi jangka panjang.
Dalam logika investasi, selalu ada harapan imbal hasil. Bukan dalam bentuk uang, tetapi kontribusi. Bisa berupa pengabdian di daerah terpencil. Bisa berupa riset yang memperkuat industri nasional. Bisa berupa kebijakan publik yang lebih adil. Bisa pula dalam bentuk sederhana: mengajar, membangun usaha, menciptakan lapangan kerja.
Mengabdi kepada bangsa tidak selalu berarti duduk di kursi birokrasi. Tetapi ada semangat pulang—secara fisik atau secara kontribusi.
Ketika seseorang yang dibiayai negara kemudian bersikap seolah jarak emosional dengan bangsanya sendiri bukan perkara penting, di situlah publik merasa terusik. Bukan karena kita anti-global. Dunia memang tanpa batas. Tetapi akar tetaplah penting.
Nasionalisme yang Tidak Perlu Berteriak
Kita hidup di zaman mobilitas tinggi. Anak bisa lahir di London, sekolah di Singapura, bekerja di Amerika. Itu realitas global. Namun nasionalisme tidak pernah sekadar soal paspor. Ia soal kesadaran batin: dari mana saya berasal, dan untuk siapa saya ingin berbuat.
Memiliki anak dengan kewarganegaraan lain bukanlah dosa. Tetapi membanggakannya dengan nada yang seolah meremehkan tanah kelahiran sendiri—terlebih ketika pendidikan dibiayai negara—itulah yang melukai rasa keadilan publik.
Karena beasiswa negara bukan hanya soal kecerdasan individu. Ia adalah simbol harapan kolektif.
Bayangkan seorang petani di pelosok yang mungkin tidak tahu detail tentang kebijakan fiskal, tetapi tahu bahwa pajaknya dipakai untuk menyekolahkan anak-anak bangsa. Ia mungkin tidak mengenal istilah global citizenship. Yang ia pahami sederhana: semoga anak-anak pintar itu kelak memperbaiki negeri.
Apakah harapan itu terlalu naif?
Jalan Pulang Tidak Selalu Berarti Pulang Fisik
Mengabdi pada bangsa tidak harus selalu berarti menetap di dalam negeri selamanya. Banyak diaspora Indonesia yang berkontribusi dari luar negeri: membangun jaringan, membawa investasi, memperkenalkan riset, membuka akses pasar. Itu pun bentuk pengabdian.
Namun pengabdian selalu berangkat dari rasa memiliki.
Jika rasa memiliki itu memudar, maka kontribusi akan menjadi sekadar pilihan, bukan panggilan.
Di sinilah pendidikan berperan. Pendidikan tinggi semestinya bukan hanya membentuk intelektual, tetapi juga karakter. Kecerdasan tanpa komitmen sosial hanya melahirkan individu sukses yang terlepas dari akar.
Kita tidak sedang mempersoalkan kewarganegaraan anak. Kita sedang membicarakan etika penerima amanah publik.
Amanah yang Tidak Tertulis
Sebagian orang mungkin berkata: selama kewajiban kontrak terpenuhi, tidak ada masalah. Benar secara hukum. Tetapi bangsa tidak dibangun hanya dengan hukum tertulis. Ia juga dibangun dengan etika tak tertulis.
Ada nilai yang tidak tercantum dalam pasal, tetapi hidup dalam nurani.
Beasiswa negara selalu mengandung pesan diam-diam: “Belajarlah setinggi mungkin, lalu jangan lupakan rumah.”
Rumah itu bisa berarti tanah air, masyarakat, atau nilai yang membentuk kita. Ketika seseorang secara terbuka menunjukkan jarak dari identitas bangsanya sendiri, publik merasa pesan itu diabaikan.
Bukan karena kita ingin mengurung siapa pun. Justru karena kita ingin setiap keberhasilan personal tetap punya jembatan sosial.
Pendidikan dan Rasa Tanggung Jawab
Di banyak negara, penerima beasiswa negara memiliki kewajiban pengabdian formal. Ada masa kerja tertentu, ada komitmen kembali, ada sanksi jika melanggar. Indonesia pun memiliki skema semacam itu.
Namun lebih dari sekadar klausul, yang dibutuhkan adalah kesadaran.
Beasiswa adalah privilese. Tidak semua orang mendapatkannya. Banyak yang cerdas, tetapi tidak lolos. Banyak yang bermimpi, tetapi tidak punya kesempatan.
Karena itu, setiap penerima beasiswa sesungguhnya sedang membawa nama jutaan orang yang tidak terpilih.
Kesadaran inilah yang membuat seseorang berhati-hati dalam bertutur dan bersikap.
Kita tentu tidak ingin para penerima beasiswa hidup dalam rasa bersalah. Tetapi kita juga tidak ingin lahir generasi intelektual yang tercerabut dari empati kebangsaan.
Global, Ya. Akar, Tetap.
Menjadi warga dunia adalah keniscayaan. Tetapi menjadi anak bangsa adalah identitas.
Anak yang memiliki paspor Inggris boleh saja bangga dengan fasilitas dan akses global yang dimilikinya. Namun alangkah indahnya jika kebanggaan itu tidak dibangun dengan membandingkan, apalagi merendahkan, identitas Indonesia.
Karena bangsa ini masih berjuang.
Masih banyak sekolah rusak. Masih banyak desa tanpa dokter. Masih banyak kebijakan yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas.
Jika mereka yang dibiayai negara justru memamerkan jarak emosional dari negeri ini, pesan apa yang sampai kepada generasi berikutnya?
Apakah beasiswa hanya batu loncatan untuk keluar, bukan jembatan untuk kembali?
Kita Sedang Mendidik Siapa?
Kontroversi ini sebenarnya membuka pertanyaan lebih besar: pendidikan kita ingin membentuk manusia seperti apa?
Jika pendidikan hanya melahirkan individu yang mengejar keamanan pribadi dan mobilitas global tanpa ikatan sosial, maka kita kehilangan ruhnya.
Sejak awal kemerdekaan, pendidikan di Indonesia selalu diposisikan sebagai alat pembebasan dan pembangunan bangsa. Para pendiri republik tidak membayangkan generasi terdidik yang sekadar mengurus diri sendiri.
Namun kita juga harus adil. Dunia berubah. Kompetisi global nyata. Orang tua ingin masa depan terbaik untuk anaknya. Keputusan tentang kewarganegaraan sering kali kompleks dan legalitasnya diatur negara lain.
Karena itu, respons kita pun harus bijak. Bukan dengan caci maki, melainkan dengan refleksi.
Barangkali yang perlu ditegaskan bukan soal paspor, melainkan soal komitmen. Bukan soal di mana anak lahir, tetapi untuk siapa orang tuanya berkarya.
Mengabdi dengan Banyak Cara
Mengabdi pada Indonesia bisa dilakukan dengan banyak cara:
- Membangun startup yang menyerap tenaga kerja lokal.
- Mengajar di kampus negeri dengan gaji sederhana.
- Menjadi dokter di daerah 3T.
- Menjadi peneliti yang mematenkan inovasi untuk industri nasional.
- Atau menjadi diaspora yang aktif memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional.
Bentuknya beragam. Esensinya satu: ada kesadaran bahwa keberhasilan pribadi lahir dari dukungan kolektif.
Jika seseorang menerima beasiswa negara, maka minimal ada satu komitmen: jangan pernah merendahkan negeri yang membesarkanmu.
Jalan Tengah yang Perlu Kita Jaga
Kita tidak ingin terjebak pada nasionalisme sempit. Tetapi kita juga tidak ingin kehilangan harga diri kolektif.
Barangkali yang perlu kita rawat adalah etika publik. Setiap penerima beasiswa negara hendaknya menyadari bahwa dirinya bukan hanya individu, tetapi simbol.
Simbol harapan.
Simbol investasi masa depan.
Simbol bahwa bangsa ini percaya pada anak-anaknya.
Kepercayaan itu mahal.
Dan kepercayaan selalu menuntut tanggung jawab.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan soal satu orang atau satu paspor. Ini tentang bagaimana kita memaknai pendidikan dan pengabdian. Tentang bagaimana kita menjaga agar kecerdasan tidak menjauh dari empati. Tentang bagaimana globalitas tidak menghapus akar.
Beasiswa adalah jalan pergi.
Pengabdian adalah jalan pulang.
Dan sebuah bangsa akan tetap tegak selama anak-anak terdidiknya tidak lupa arah pulang itu—dengan cara apa pun, dalam bentuk apa pun.
