Pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK memunculkan pertanyaan soal konsistensi hukum. Kasus ini menunjukkan potensi bias dalam praktik penahanan. Ada satu hal yang selalu diuji dalam perkar...
Fenomena pengadilan netizen di media sosial sering mendahului proses hukum. Kondisi ini berisiko menggerus asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan. Ketika Ruang Digital Menjadi Ruang Sidang D...
Putusan pengadilan yang sah secara hukum tidak selalu diterima masyarakat. Fenomena ini menunjukkan jarak antara kepastian hukum dan rasa keadilan publik. Ketika Putusan Hukum Tidak Memuaskan Publik S...
Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran memunculkan pertanyaan hukum internasional. Tanpa mandat PBB, tindakan ini berpotensi melanggar Piagam PBB dan hukum perang. Perang modern hampir selalu di...
Tinjauan Hukum Kekerasan pada siswa di sekolah oleh guru di sebuah SMA Negeri Di Kabupaten Belu Kasus yang menimpa siswi berinisial SMN (16) di sebuah SMA negeri di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur...
Demi konten bertindak anarkis merusak fasilitas umum Peristiwa perusakan portal Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca di Jakarta Selatan bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa. Ia adalah potret ...
Serifikat apostille perlu agar dokumen kita dia akui di seluruh dunia Di era ketika batas negara semakin terasa tipis, dokumen pribadi justru sering menjadi tembok tak kasatmata. Ijazah, akta kelahira...
Sudah saatnya dapur MBG penyebab kercunan dituntut ke meja hijau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat baik: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, kuat, dan siap belajar. Dalam ban...
Menjadi tentara asing tidak serta-merta menghilangkan kewarganegaraan WNI Isu kewarganegaraan selalu sensitif, apalagi ketika ia bersinggungan dengan identitas, loyalitas, dan negara. Belakangan, publ...
Menikah beda agama masih terkendala undang-undang. MK punya alasan yang kuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali tidak menerima gugatan legalisasi nikah beda agama sejatinya bukan kabar baru...
