Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2025–2026 memicu risiko perumahan PPPK di berbagai wilayah. Situasi ini menunjukkan lemahnya sinkronisasi fiskal pusat-daerah.
Ada satu ironi yang mulai terasa pahit di banyak daerah: pegawai sudah direkrut, kontrak sudah diteken, tetapi gaji tiba-tiba menjadi tanda tanya. Negara memanggil mereka “aparatur”, tetapi memperlakukan mereka seperti variabel anggaran yang bisa dihapus kapan saja.
Kasus potensi “dirumahkannya” ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan sekadar soal efisiensi fiskal. Ini adalah cermin dari bagaimana kebijakan nasional dan kapasitas daerah sering berjalan di rel yang berbeda—dan akhirnya menabrak mereka yang paling lemah posisinya.
Latar Belakang: Ketika TKD Dipangkas, Daerah Kehilangan Nafas
Kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun dalam APBN 2025 menjadi titik awal gejolak ini. TKD selama ini adalah “urat nadi” bagi banyak pemerintah daerah, terutama yang kapasitas fiskalnya rendah.
Masalahnya sederhana, tapi dampaknya kompleks:
ketika dana pusat menyusut, kewajiban daerah tidak ikut menyusut.
Di sisi lain, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat justru mendorong percepatan pengangkatan PPPK sebagai solusi atas persoalan tenaga honorer. Ribuan formasi dibuka, daerah berlomba mengusulkan, dan banyak tenaga honorer akhirnya diangkat.
Namun ada satu asumsi yang tampaknya terlalu optimistis:
bahwa daerah akan selalu mampu membayar.
Realitasnya tidak demikian.
Banyak daerah bergantung pada TKD untuk membiayai belanja pegawai. Ketika dana itu dipotong, ruang fiskal langsung menyempit. Dan yang paling cepat terasa dampaknya adalah pos belanja yang sifatnya rutin—gaji.
Analisis Utama: Kesalahan Desain atau Sekadar Lempar Tanggung Jawab?
Pemerintah pusat, melalui Kementerian PANRB, menyatakan bahwa daerah seharusnya sudah menghitung kemampuan anggaran sebelum mengajukan formasi PPPK.
Secara administratif, pernyataan ini benar.
Namun secara praktis, pernyataan ini terasa seperti klasik birokrasi:
benar di atas kertas, rapuh di lapangan.
Mengapa?
1. Asimetri Informasi dan Ketergantungan Fiskal
Banyak daerah tidak memiliki fleksibilitas fiskal yang memadai. Mereka tidak sepenuhnya “mandiri” dalam arti keuangan. Ketika TKD berubah, perencanaan yang sudah dibuat otomatis terganggu.
Artinya, saat daerah mengusulkan formasi PPPK, mereka melakukannya dalam asumsi stabilitas transfer pusat.
Begitu asumsi itu berubah, seluruh perhitungan ikut runtuh.
2. Dorongan Politik Pengangkatan PPPK
Tidak bisa diabaikan bahwa pengangkatan PPPK juga memiliki dimensi politik dan sosial. Ada tekanan untuk menyelesaikan status tenaga honorer yang sudah lama menggantung.
Daerah berada dalam posisi dilematis:
tidak mengusulkan formasi dianggap tidak berpihak pada tenaga honorer,
mengusulkan formasi berisiko membebani anggaran.
Banyak daerah akhirnya memilih jalan tengah yang ternyata berujung jalan buntu.
3. Tidak Adanya Skema Mitigasi
Yang paling mencolok adalah ketiadaan skema mitigasi dari pusat.
Jika pusat mendorong rekrutmen, logikanya pusat juga menyiapkan “jaring pengaman” ketika terjadi tekanan fiskal.
Namun yang terjadi justru sebaliknya:
kebijakan rekrutmen berjalan, tetapi risiko sepenuhnya ditanggung daerah.
Dampak Nyata: Dari NTT hingga Sulawesi Barat
Dampak kebijakan ini bukan abstrak. Ia nyata, terukur, dan mulai terasa.
- NTT: sekitar 9.000 PPPK berpotensi dirumahkan
- Sulawesi Barat: potensi 2.000 PPPK terdampak dalam beberapa tahun ke depan
- Daerah lain: mulai menghitung ulang kemampuan membayar gaji
Sementara itu, Jawa Barat memilih pendekatan berbeda: memastikan tidak ada pemecatan PPPK meskipun dana transfer dipangkas.
Ini menunjukkan satu hal penting:
bukan semua daerah tidak mampu—tetapi banyak yang memang tidak punya ruang.
Perbedaan ini memperlihatkan kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah yang semakin lebar.
Dampak Sosial: Negara yang Menggantung Pegawainya
Jika kebijakan ini terus berlanjut tanpa solusi, dampaknya tidak hanya administratif, tetapi sosial.
1. Ketidakpastian Penghasilan
PPPK bukan tenaga informal. Mereka adalah aparatur negara dengan kontrak resmi. Ketika status mereka menjadi tidak pasti, efeknya langsung ke stabilitas ekonomi keluarga.
2. Turunnya Kepercayaan terhadap Negara
Apa jadinya jika negara sendiri tidak konsisten terhadap kontrak yang dibuatnya?
Kepercayaan publik terhadap sistem ASN bisa tergerus.
Dan ini bukan soal reputasi, tetapi legitimasi.
3. Efek Domino di Layanan Publik
Banyak PPPK ditempatkan di sektor vital: pendidikan, kesehatan, administrasi publik. Jika mereka dirumahkan, kualitas layanan publik otomatis turun.
Dalam jangka panjang, ini bukan sekadar efisiensi—ini kemunduran.
Perspektif Hukum dan Tata Kelola
Secara hukum, PPPK memiliki kontrak kerja yang jelas.
Namun berbeda dengan PNS, posisi mereka lebih rentan karena berbasis perjanjian.
Pertanyaannya:
- Apakah kontrak bisa dihentikan karena alasan fiskal?
- Sejauh mana negara wajib menjamin keberlanjutan kerja PPPK?
Jika tidak ada kejelasan, ini berpotensi menjadi sengketa hukum massal di masa depan.
Dari sisi tata kelola, kasus ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara:
- kebijakan fiskal (Kemenkeu)
- kebijakan kepegawaian (KemenPANRB)
- kapasitas daerah
Ketiganya berjalan, tetapi tidak benar-benar sinkron.
Perspektif Ekonomi: Efisiensi yang Berbiaya Mahal
Pemangkasan TKD mungkin dimaksudkan sebagai langkah efisiensi fiskal. Namun jika berujung pada pemutusan kerja atau ketidakpastian tenaga kerja, biaya sosial-ekonominya justru lebih besar.
Efisiensi yang baik adalah yang mengurangi pemborosan, bukan yang menciptakan ketidakpastian sistemik.
Jika ribuan PPPK kehilangan penghasilan:
- konsumsi rumah tangga turun
- ekonomi lokal melemah
- pengangguran meningkat
Pada akhirnya, negara bisa “hemat di depan, rugi di belakang”.
Refleksi: Masalah Lama, Pola Lama
Kasus ini bukan yang pertama. Polanya berulang:
- Pusat membuat kebijakan nasional
- Daerah diminta menyesuaikan
- Risiko muncul
- Tanggung jawab dilempar kembali ke daerah
Ini bukan desain sistem yang sehat.
Ini pola lama dengan wajah baru.
Padahal, jika ingin jujur, persoalan utamanya sederhana:
perencanaan tidak dibangun di atas realitas fiskal yang utuh.
Apa yang Seharusnya Dilakukan?
Beberapa langkah realistis yang bisa dipertimbangkan:
1. Skema Co-Funding PPPK
Pusat tidak bisa sepenuhnya melepas tanggung jawab. Perlu skema pembiayaan bersama, minimal untuk periode transisi.
2. Evaluasi Formasi Berbasis Kapasitas Nyata
Pengajuan formasi harus dikaitkan langsung dengan kapasitas fiskal riil, bukan asumsi optimistis.
3. Perlindungan Minimum untuk PPPK
Harus ada jaminan minimal bahwa kontrak tidak bisa dihentikan secara sepihak karena perubahan kebijakan fiskal.
4. Transparansi Fiskal Daerah
Publik perlu tahu kondisi sebenarnya, bukan sekadar angka formal.
Penutup: Negara yang Serius atau Sekadar Responsif?
Krisis PPPK ini mengajukan satu pertanyaan mendasar:
apakah negara sedang membangun sistem kepegawaian yang berkelanjutan, atau sekadar merespons tekanan jangka pendek?
Karena jika pegawai negara saja bisa “dirumahkan” akibat salah hitung anggaran, maka masalahnya bukan di daerah semata.
Masalahnya ada di cara kita merancang negara.
Dan jika desainnya masih seperti ini, maka yang akan terus berulang bukan solusi—melainkan krisis yang sama, dengan korban yang berbeda.
