Larangan open house mewah oleh Presiden Prabowo memunculkan pertanyaan tentang budaya pamer status di kalangan pejabat. Tradisi silaturahmi berubah menjadi etalase sosial.
Lebaran pada dasarnya adalah momen spiritual. Ia lahir dari tradisi keagamaan yang sederhana: saling memaafkan, mempererat hubungan keluarga, dan membuka pintu bagi siapa pun yang datang bersilaturahmi.
Namun dalam praktik sosial modern, tradisi ini sering mengalami transformasi yang agak aneh. Di kalangan elite dan pejabat publik, open house tidak lagi sekadar ruang silaturahmi. Ia berubah menjadi panggung sosial—sebuah etalase status.
Rumah dibuka, meja hidangan ditata berlapis-lapis, tamu berdatangan dari berbagai kalangan, kamera media menyorot, dan di balik semuanya ada pesan yang tidak selalu diucapkan: inilah posisi saya dalam struktur sosial.
Ketika Presiden Prabowo melarang pejabat menggelar open house secara mewah, keputusan itu sebenarnya menyentuh satu kebiasaan lama yang jarang dibicarakan secara jujur.
Tradisi silaturahmi telah lama bercampur dengan budaya pamer.
Open House dan Budaya Simbol Status
Dalam masyarakat tradisional, membuka rumah saat hari raya adalah bentuk keramahtamahan. Hidangan sederhana sudah cukup: ketupat, opor, sambal goreng, dan kue-kue rumahan.
Tidak ada kebutuhan untuk tampil berlebihan. Yang penting adalah kehadiran.
Namun dalam lingkungan elite politik dan birokrasi, open house sering berubah fungsi. Ia menjadi ritual simbolik kekuasaan.
Ada beberapa tanda yang mudah dikenali.
Pertama, skala acara.
Open house pejabat sering melibatkan ratusan bahkan ribuan tamu.
Kedua, kemewahan hidangan.
Buffet panjang, menu berlapis, kadang bahkan menghadirkan katering kelas hotel.
Ketiga, unsur protokoler.
Ada barisan tamu yang mengantre untuk bersalaman, seperti audiensi informal.
Keempat, liputan media.
Open house bukan lagi ruang privat, melainkan peristiwa publik yang memperlihatkan jaringan sosial seorang pejabat.
Dalam ilmu sosial, fenomena ini disebut status signaling—cara seseorang memperlihatkan posisi sosialnya melalui simbol.
Dan dalam konteks politik, simbol semacam ini memiliki makna yang kuat.
Ketika Silaturahmi Menjadi Pertunjukan
Masalahnya bukan pada open house itu sendiri. Tradisi ini pada dasarnya baik.
Masalah muncul ketika ia berubah menjadi pertunjukan sosial.
Di banyak kasus, open house pejabat justru menciptakan jarak yang halus antara penguasa dan rakyat. Masyarakat datang bukan sekadar untuk bersilaturahmi, tetapi juga untuk menunjukkan kedekatan dengan kekuasaan.
Ada yang datang untuk foto.
Ada yang datang untuk menunjukkan relasi.
Ada pula yang datang karena jaringan birokrasi.
Akibatnya, suasana yang seharusnya hangat sering berubah menjadi formal.
Alih-alih percakapan santai, yang terjadi adalah antrean cepat: salam, foto, lalu bergeser ke tamu berikutnya.
Silaturahmi berubah menjadi semacam ritual sosial massal.
Larangan yang Memiliki Makna Politik
Dalam konteks ini, larangan Presiden Prabowo terhadap open house mewah pejabat memiliki dimensi yang cukup menarik.
Secara simbolik, keputusan itu mengirim pesan bahwa pejabat negara tidak seharusnya menampilkan kemewahan yang berlebihan di ruang publik.
Terutama di negara seperti Indonesia, di mana kesenjangan ekonomi masih nyata.
Bayangkan kontrasnya:
di satu sisi masyarakat berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang naik,
di sisi lain pejabat menggelar pesta sosial yang berlimpah.
Kontras semacam ini selalu sensitif.
Dalam politik modern, persepsi publik sering kali lebih kuat daripada fakta administratif.
Seorang pejabat mungkin membiayai open house dari dana pribadi. Tetapi bagi masyarakat luas, yang terlihat adalah simbol kemewahan dari seseorang yang memegang kekuasaan.
Karena itu, langkah membatasi kemewahan memiliki nilai politis: menjaga jarak antara jabatan publik dan gaya hidup elit.
Perspektif Sosial: Tekanan untuk Tampil
Ada satu hal yang sering luput dari perhatian: budaya open house mewah juga menciptakan tekanan sosial di kalangan pejabat sendiri.
Ketika satu pejabat membuat acara besar, pejabat lain merasa perlu melakukan hal yang sama.
Ini mirip dengan fenomena yang sering terjadi di masyarakat umum saat Lebaran: perlombaan tidak tertulis untuk tampil lebih “pantas”.
Rumah harus rapi.
Hidangan harus banyak.
Acara harus meriah.
Dalam jangka panjang, tradisi seperti ini dapat berubah menjadi kompetisi simbolik.
Siapa yang paling ramai.
Siapa yang paling banyak tamunya.
Siapa yang paling besar acaranya.
Padahal inti silaturahmi justru terletak pada kesederhanaan.
Dimensi Ekonomi yang Jarang Dibahas
Open house mewah juga memiliki dimensi ekonomi yang menarik.
Acara besar berarti biaya besar.
Sewa katering, dekorasi, keamanan, logistik, bahkan kadang transportasi tamu.
Bagi pejabat yang memiliki sumber daya besar, hal ini mungkin bukan masalah. Namun dalam konteks birokrasi, pertanyaan publik sering muncul: dari mana biaya itu berasal?
Ketika transparansi tidak jelas, ruang kecurigaan otomatis terbuka.
Di sinilah pentingnya menjaga kesederhanaan.
Semakin sederhana sebuah acara, semakin kecil pula ruang spekulasi publik.
Mengembalikan Tradisi ke Akar Sederhananya
Larangan terhadap open house mewah sebenarnya bisa dibaca sebagai upaya mengembalikan tradisi ke bentuk aslinya.
Silaturahmi tidak membutuhkan panggung besar.
Kadang justru percakapan sederhana di ruang tamu jauh lebih bermakna daripada antrean panjang di halaman rumah pejabat.
Tradisi Lebaran pada dasarnya lahir dari nilai kerendahan hati.
Orang membuka pintu rumah bukan untuk memamerkan kemakmuran, tetapi untuk menyatakan bahwa hubungan manusia lebih penting daripada status sosial.
Jika tradisi ini kembali ke akar tersebut, open house bisa kembali menjadi ruang yang hangat dan manusiawi.
Bukan sekadar etalase.
Ketika Kekuasaan Belajar Menjadi Sederhana
Sejarah menunjukkan satu hal yang menarik: pemimpin yang paling dihormati sering kali justru mereka yang mampu menampilkan kesederhanaan.
Bukan karena mereka tidak mampu hidup mewah, tetapi karena mereka memilih untuk tidak menjadikan kemewahan sebagai simbol kekuasaan.
Larangan open house mewah bagi pejabat mungkin terlihat sebagai kebijakan kecil.
Namun di baliknya ada pesan besar: kekuasaan tidak perlu dipamerkan.
Justru ketika kekuasaan tampil sederhana, ia sering terasa lebih kuat.
Pertanyaannya kini sederhana.
Apakah tradisi open house akan kembali menjadi ruang silaturahmi yang tulus?
Atau tetap menjadi panggung sosial tempat status dipertontonkan?
Jawabannya, seperti banyak hal dalam kehidupan publik, tidak bergantung pada aturan semata—tetapi pada kesadaran budaya kita sendiri.
Standar struktur analitis seperti ini juga sejalan dengan prinsip penulisan Sorotan yang menempatkan artikel sebagai ruang refleksi, bukan sekadar berita cepat.
