Konflik Iran–Israel di Selat Hormuz mendorong harga minyak dunia mendekati US$100 per barel. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit APBN Indonesia.
Perang di Timur Tengah hampir selalu berujung pada satu konsekuensi klasik: minyak menjadi mahal. Sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa setiap ketegangan di kawasan Teluk Persia bukan sekadar konflik regional, tetapi juga pemicu gejolak ekonomi global.
Kini situasi serupa kembali muncul. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang mulai melibatkan Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz mendorong harga minyak dunia meroket hingga sekitar US$92 per barel, level tertinggi sejak 2020. Bagi negara importir energi seperti Indonesia, kenaikan ini bukan sekadar angka di pasar komoditas. Ia berpotensi menjalar langsung ke stabilitas fiskal nasional.
Ekonom INDEF, Hakam Naja, bahkan memperingatkan bahwa setiap kenaikan US$1 harga minyak dapat menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun. Jika tren kenaikan ini berlanjut hingga menembus US$100 per barel, tekanan terhadap keuangan negara bisa menjadi sangat serius.
Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak sederhana: antara menjaga stabilitas fiskal dan menghadapi realitas pasar energi global yang semakin tidak pasti.
Selat Hormuz: Titik Sempit yang Menggerakkan Ekonomi Dunia
Untuk memahami dampaknya, perlu melihat posisi strategis Selat Hormuz dalam peta energi dunia.
Selat sempit yang memisahkan Iran dan Oman ini merupakan jalur distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak global. Hampir setiap kapal tanker dari Teluk Persia menuju Asia, Eropa, dan Amerika harus melewati titik ini.
Artinya sederhana:
ketika Selat Hormuz terganggu, pasokan minyak dunia ikut tersendat.
Dalam ekonomi global yang masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, gangguan kecil saja dapat memicu lonjakan harga yang besar. Ketika konflik militer terjadi di sekitar jalur tersebut, pasar biasanya langsung bereaksi dengan menaikkan harga minyak sebagai bentuk antisipasi risiko.
Inilah yang sedang terjadi sekarang.
Ketika Amerika Serikat ikut terlibat dalam konflik Iran–Israel, kekhawatiran pasar terhadap kemungkinan blokade atau gangguan transportasi minyak menjadi semakin kuat. Investor energi biasanya merespons dengan menaikkan harga sebagai bentuk “premi risiko geopolitik”.
Bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia, efeknya langsung terasa.
Tekanan pada APBN: Defisit yang Mengintai
APBN Indonesia disusun dengan asumsi makro tertentu, termasuk harga minyak dunia. Untuk tahun 2026, asumsi harga minyak dalam APBN berada di kisaran US$70 per barel.
Namun kenyataan pasar kini sudah jauh melampaui angka tersebut.
Dengan harga yang telah mencapai sekitar US$92 per barel, jarak antara asumsi APBN dan realitas pasar sudah mencapai lebih dari US$20 per barel.
Selisih ini memiliki implikasi fiskal yang signifikan.
Pemerintah harus menanggung berbagai komponen pengeluaran yang berkaitan dengan energi, seperti:
- subsidi BBM
- kompensasi energi
- biaya impor minyak mentah
- biaya produksi energi domestik
Ketika harga minyak melonjak, beban subsidi dan kompensasi ikut meningkat.
Jika harga minyak terus naik hingga mendekati US$100 per barel, defisit APBN diperkirakan bisa terdorong hingga mendekati 4 persen dari PDB. Angka ini melewati batas aman 3 persen yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam jangka pendek, pemerintah mungkin masih memiliki ruang manuver melalui pembiayaan utang atau realokasi anggaran. Namun dalam jangka panjang, tekanan fiskal semacam ini dapat mengurangi ruang pemerintah untuk membiayai program pembangunan.
Dengan kata lain, konflik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia bisa langsung memengaruhi kemampuan negara membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketergantungan Energi: Masalah Lama yang Belum Selesai
Lonjakan harga minyak dunia sebenarnya bukan hanya soal geopolitik. Ia juga menyingkap masalah struktural yang sudah lama ada dalam ekonomi Indonesia: ketergantungan pada energi impor.
Produksi minyak domestik terus menurun selama dua dekade terakhir, sementara konsumsi energi nasional terus meningkat.
Akibatnya, Indonesia kini harus mengimpor sebagian besar kebutuhan minyaknya.
Dalam situasi normal, kondisi ini sudah menjadi tantangan fiskal. Dalam situasi krisis energi global, dampaknya bisa menjadi berlipat.
Ketika harga minyak naik:
- biaya impor meningkat
- subsidi energi membengkak
- nilai tukar rupiah bisa tertekan
- inflasi domestik berpotensi naik
Efek berantai ini membuat ekonomi nasional menjadi lebih rentan terhadap gejolak global.
Empat Strategi yang Diajukan Ekonom
Dalam menghadapi situasi ini, sejumlah langkah strategis mulai didorong oleh para ekonom.
1. Efisiensi Anggaran Negara
Langkah pertama adalah melakukan efisiensi belanja negara secara signifikan.
Belanja pemerintah perlu difokuskan pada kebutuhan paling mendasar masyarakat, seperti:
- pendidikan
- kesehatan
- pangan
- energi
- pengentasan kemiskinan
Pengeluaran yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan publik sebaiknya ditunda atau dikurangi.
Krisis energi global sering kali memaksa pemerintah melakukan prioritisasi anggaran secara lebih disiplin.
2. Percepatan Transisi Energi
Lonjakan harga minyak juga menjadi pengingat pentingnya transisi energi.
Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi alternatif seperti:
- PLTS (energi matahari)
- PLTA (tenaga air)
- PLTB (angin)
Selain itu, pengembangan kendaraan listrik dapat membantu menurunkan konsumsi bahan bakar minyak dalam jangka panjang.
Masalahnya bukan pada teknologi, melainkan pada kecepatan implementasi kebijakan.
Selama transisi energi berjalan lambat, ketergantungan pada minyak akan tetap menjadi titik lemah ekonomi nasional.
3. Deregulasi untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi
Krisis energi juga dapat menekan aktivitas ekonomi domestik.
Untuk mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam, pemerintah perlu melakukan deregulasi dan debirokratisasi.
Aturan yang terlalu kompleks sering kali menjadi hambatan bagi dunia usaha. Dalam situasi global yang tidak pasti, penyederhanaan regulasi dapat membantu menjaga investasi dan aktivitas bisnis tetap berjalan.
Momentum ini bahkan bisa menjadi peluang bagi UMKM untuk berkembang jika insentif yang tepat diberikan.
4. Evaluasi Perjanjian Dagang dengan Amerika Serikat
Langkah terakhir yang diusulkan adalah meninjau kembali perjanjian dagang reciprocal trade agreement (ART) dengan Amerika Serikat.
Beberapa pihak menilai perjanjian tersebut dapat menambah tekanan pada fiskal nasional, terutama ketika pemerintah sedang menghadapi lonjakan harga energi global.
Indonesia masih memiliki waktu untuk mengevaluasi kebijakan tersebut sebelum proses ratifikasi selesai.
Negosiasi ulang atau peninjauan kembali bisa menjadi opsi untuk memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.
Pelajaran dari Krisis Energi Global
Setiap krisis energi selalu membawa dua pesan yang sama.
Pertama, dunia masih sangat bergantung pada minyak.
Kedua, negara yang tidak memiliki ketahanan energi akan selalu berada pada posisi rentan.
Indonesia sebenarnya telah berkali-kali menghadapi situasi serupa, mulai dari krisis minyak 1970-an hingga lonjakan harga energi pada berbagai konflik Timur Tengah.
Namun pelajaran terbesar dari semua episode tersebut selalu sama:
ketergantungan energi adalah risiko strategis.
Selama konsumsi energi nasional masih bertumpu pada minyak impor, setiap konflik di kawasan Teluk Persia akan terus terasa sampai ke meja fiskal Indonesia.
Penutup
Konflik Iran–Israel mungkin terjadi jauh dari wilayah Indonesia. Namun dalam ekonomi global yang saling terhubung, jarak geografis tidak pernah benar-benar berarti.
Ketika Selat Hormuz memanas, harga minyak dunia ikut naik. Ketika harga minyak naik, APBN Indonesia ikut tertekan.
Pertanyaannya bukan lagi apakah dampaknya akan terasa, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapinya.
Jika krisis ini kembali mengingatkan pentingnya ketahanan energi dan disiplin fiskal, maka mungkin ada satu pelajaran berharga yang bisa dipetik:
ketergantungan pada minyak bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah kedaulatan masa depan.
