Anggapan perintah keliru bahwa MBG lebih penting dari lapangan kerja
Ada satu kekeliruan mendasar dalam cara negara berbicara tentang kemiskinan hari ini: lapar dianggap sekadar soal perut, bukan soal struktur ekonomi. Kekeliruan inilah yang tampak jelas dalam pernyataan Rachmat Pambudy, yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibanding pembukaan lapangan kerja.
Kalimat itu terdengar manusiawi, bahkan tampak berempati. Siapa yang tega menolak makanan bagi orang lapar? Namun justru karena empatinya tampak tulus, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: apakah negara sedang menyembuhkan penyakit, atau sekadar menurunkan demamnya?
Lapar bukan penyakit. Lapar adalah gejala.
Gejala dari tidak adanya pekerjaan yang layak, upah yang cukup, harga pangan yang rasional, serta distribusi ekonomi yang timpang. Ketika negara memilih memprioritaskan MBG ketimbang lapangan kerja, sesungguhnya negara sedang memperlakukan gejala seolah-olah ia adalah akar masalah.
Di sinilah narasi menjadi sesat.
Ketika Kemiskinan Direduksi Menjadi Urusan Piring
Narasi MBG dibangun di atas asumsi diam-diam: bahwa rakyat lapar karena tidak ada makanan. Padahal di negeri agraris seperti Indonesia, makanan tidak hilang. Sawah tetap ada, pasar tetap buka, warung tetap hidup. Yang hilang adalah daya beli.
Orang tidak lapar karena tak ada nasi, melainkan karena tak cukup uang untuk membelinya.
Jika pendapatan cukup, seseorang tidak membutuhkan program makan gratis. Ia akan makan sesuai seleranya, keyakinannya, kebutuhannya. Ia bebas memilih, bukan menunggu. Dan di situlah letak martabat manusia bekerja.
Maka ketika negara mengatakan MBG lebih mendesak dari lapangan kerja, yang sebenarnya terjadi adalah pembalikan logika pembangunan. Seolah-olah perut bisa dipisahkan dari sistem ekonomi yang membuat perut itu kosong.
Padahal sejarah menunjukkan sebaliknya: tak ada bangsa yang kenyang karena disuapi negara, tetapi banyak bangsa bangkit karena rakyatnya bekerja dan dibayar layak.
“Kail dan Ikan” yang Dipelintir
Pernyataan “kalau dikasih kail keburu mati” terdengar dramatis. Namun justru di situlah masalahnya. Analogi itu memelintir realitas.
Masalahnya bukan pada kail atau ikan. Masalahnya adalah airnya tercemar dan kolamnya dikuasai segelintir orang. Memberi kail dalam kolam yang rusak memang sia-sia. Tapi memberi ikan setiap hari tanpa membersihkan kolam hanya akan menciptakan ketergantungan permanen.
Lapangan kerja bukan kail kecil. Ia adalah rekayasa ekosistem ekonomi: industri yang hidup, UMKM yang bernafas, investasi yang produktif, dan negara yang tidak absen sebagai wasit.
Sementara MBG hanyalah intervensi konsumsi, bukan intervensi produksi.
Dan bangsa yang hanya memperbaiki konsumsi tanpa memperbaiki produksi, akan terus berputar di lingkaran yang sama: kenyang hari ini, lapar esok hari.
Dari Warga Negara Menjadi Objek Bantuan
Di titik ini, MBG tidak lagi netral. Ia membentuk relasi kuasa baru antara negara dan rakyat.
Rakyat diposisikan sebagai penerima, bukan pelaku. Sebagai antrean, bukan pengambil keputusan. Sebagai statistik gizi, bukan subjek ekonomi.
Bahaya dari pendekatan ini bukan hanya soal anggaran, melainkan soal mentalitas kebangsaan. Negara secara tidak sadar sedang melatih rakyat untuk menunggu, bukan bergerak. Mengharap, bukan mencipta.
Padahal pembangunan sejati justru bekerja sebaliknya: ia membuat rakyat tidak perlu bergantung.
Memberi makan boleh jadi tindakan darurat. Namun menjadikannya prioritas utama pembangunan adalah tanda bahwa negara mulai kehilangan imajinasi ekonomi, lalu menggantinya dengan belas kasihan terpusat.
Populisme yang Terlihat Baik
Program makan selalu punya satu kelebihan politik: mudah difoto. Mudah diklaim. Mudah dipuji. Anak makan, kamera merekam, pejabat tersenyum.
Sebaliknya, lapangan kerja tidak fotogenik. Ia sunyi, teknis, dan penuh kegagalan kecil sebelum berhasil. Ia butuh waktu, konsistensi, dan keberanian melawan kepentingan.
Maka tak heran bila MBG terasa “lebih mendesak”. Bukan karena ia lebih fundamental, tetapi karena ia lebih cepat terlihat.
Di titik ini, narasi MBG mulai bergeser dari solusi menjadi simbol. Simbol bahwa negara hadir—meski yang dihadirkan baru sebatas piring, belum masa depan.
Tidak ada yang menolak memberi makan orang lapar. Itu soal kemanusiaan. Namun menjadikan MBG sebagai prioritas di atas penciptaan kerja adalah kesalahan cara berpikir, bukan sekadar perbedaan kebijakan.
Negara seharusnya memastikan rakyat tidak perlu menunggu makanan gratis, karena mereka cukup berdaulat untuk membelinya sendiri.
Dari Niat Baik ke Risiko Sistemik
Setiap kebijakan besar selalu lahir dari niat baik. MBG pun demikian. Ia dibingkai sebagai wujud kehadiran negara, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Namun dalam kebijakan publik, niat baik tidak pernah cukup. Yang menentukan dampak adalah desain, skala, dan logika yang melandasinya.
Ketika MBG dijalankan sebagai program nasional masif, ia tidak lagi sekadar soal memberi makan. Ia berubah menjadi sistem logistik raksasa: pengadaan bahan, dapur terpusat, distribusi, penyimpanan, hingga pengawasan mutu. Dan di sinilah persoalan mulai berlapis.
Food safety bukan isu sepele. Dalam skema terpusat, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Kontaminasi, penyimpanan yang tidak layak, rantai dingin yang terputus, atau sekadar kelalaian prosedural bisa mengorbankan ribuan orang sekaligus. Ironisnya, risiko ini hampir tak pernah dibicarakan dalam narasi resmi, seolah makanan gratis otomatis identik dengan makanan aman.
Padahal, dalam praktik sehari-hari, makanan yang dibeli sendiri oleh keluarga—dari pasar, warung, atau dapur rumah—sering kali justru lebih terkontrol secara sosial. Ada relasi langsung antara pembeli dan penjual. Ada kepercayaan lokal. Ada koreksi alami. MBG memutus relasi itu, menggantinya dengan birokrasi.
Infrastruktur Sosial atau Administrasi Sosial?
MBG sering dibela dengan istilah “infrastruktur sosial”. Istilah ini terdengar canggih, tetapi perlu dibedah.
Infrastruktur sosial sejati adalah sesuatu yang meningkatkan kapasitas manusia: pendidikan yang bermutu, kesehatan yang terjangkau, transportasi yang memperluas akses kerja. Ia membuat individu lebih kuat dan mandiri.
Memberi makan, jika tidak disertai peningkatan kapasitas ekonomi keluarga, hanyalah administrasi sosial—mengelola kemiskinan agar tidak meledak, bukan menguranginya.
Di titik ini, MBG berfungsi seperti penyangga tekanan. Ia mencegah kelaparan ekstrem, tetapi tidak mengubah posisi rakyat dalam struktur ekonomi. Rakyat tetap berada di tempat yang sama: rentan, bergantung, dan mudah goyah jika program berhenti.
Dan setiap program negara, seberapa pun idealnya, selalu berakhir. Anggaran berubah, prioritas bergeser, rezim berganti. Ketika itu terjadi, apa yang tersisa bila rakyat tidak punya pekerjaan dan pendapatan?
Ekonomi Politik Bantuan: Siapa yang Diuntungkan?
Kebijakan bantuan berskala besar tak pernah netral secara politik maupun ekonomi. Di sekitar MBG akan tumbuh ekosistem baru: vendor, kontraktor, pemasok, konsultan, dan birokrasi pengawas. Di atas kertas, semuanya untuk rakyat. Dalam praktik, selalu ada kepentingan yang menempel.
Semakin besar skala, semakin besar insentif untuk bermain. Ini bukan tuduhan moral, melainkan fakta struktural yang berulang di banyak negara. Bantuan terpusat menciptakan titik-titik kekuasaan baru yang rawan disalahgunakan, sementara penerima bantuan tetap berada di posisi paling lemah: tidak punya daya tawar.
Berbeda dengan kebijakan penciptaan kerja. Ketika lapangan kerja tumbuh, uang mengalir langsung ke tangan rakyat. Tidak lewat dapur nasional, tidak lewat rantai distribusi politik. Uang itu berputar di pasar lokal, menghidupkan warung, petani, pedagang kecil. Efek gandanya nyata dan organik.
MBG dan Ilusi Keadaan Darurat Permanen
Narasi “mendesak” yang dilekatkan pada MBG berbahaya jika dijadikan norma. Keadaan darurat seharusnya bersifat sementara. Namun ketika darurat dijadikan justifikasi kebijakan jangka panjang, negara tanpa sadar menginstitusionalisasi krisis.
Anak-anak memang tidak boleh lapar. Itu mutlak. Tetapi jika setelah bertahun-tahun negara masih mengandalkan makan gratis sebagai solusi utama, pertanyaannya berubah: apa yang sebenarnya gagal diperbaiki?
Di sinilah MBG berisiko menjadi penanda kegagalan yang dinormalisasi. Seolah-olah kelaparan adalah kondisi alamiah yang cukup dikelola, bukan anomali yang harus dihapus melalui transformasi ekonomi.
Jalan Tengah yang Lebih Waras
Kritik terhadap MBG bukan berarti menolak program itu sepenuhnya. Yang dibutuhkan adalah penempatan yang proporsional.
MBG masuk akal sebagai:
- intervensi darurat di wilayah krisis,
- program sementara untuk anak-anak di daerah ekstrem,
- pelengkap kebijakan, bukan pengganti penciptaan kerja.
Namun prioritas pembangunan tetap harus jelas: pekerjaan, upah layak, harga pangan stabil, dan akses ekonomi. Tanpa itu, MBG hanya akan menjadi plester di luka yang terus menganga.
Pemerintahan Prabowo Subianto menghadapi pilihan historis: apakah ingin dikenang sebagai rezim yang memberi makan, atau rezim yang membuat rakyat mampu makan sendiri.
Perbedaannya tipis di kata, tetapi jauh di makna.
Penutup: Soal Martabat, Bukan Sekadar Gizi
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan soal statistik gizi atau desain program. Ini soal cara negara memandang warganya.
Apakah rakyat dilihat sebagai mulut yang harus diisi, atau sebagai manusia dewasa yang berhak atas kerja, upah, dan pilihan?
Rakyat yang cukup uang tidak menunggu MBG. Mereka tidak antre. Mereka tidak bergantung. Mereka makan dengan tenang, aman, dan bermartabat.
Dan di situlah pembangunan menemukan bentuknya yang paling jujur:
bukan pada piring yang dibagikan, tetapi pada kemandirian yang diciptakan.
