Demi konten bertindak anarkis merusak fasilitas umum
Peristiwa perusakan portal Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca di Jakarta Selatan bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa. Ia adalah potret kecil tentang bagaimana hukum, ruang publik, dan budaya digital kita sedang diuji. Sekelompok pengendara motor membakar tali pengikat portal, membuka akses yang jelas-jelas dilarang bagi roda dua, lalu melaju beramai-ramai demi satu tujuan sederhana: membuat konten.
Sebanyak 11 orang telah diamankan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Mereka ditangkap di berbagai wilayah, mulai dari Jatinegara hingga Jagakarsa. Polisi bahkan menyiapkan pasal berlapis: mulai dari pelanggaran lalu lintas, tidak memiliki SIM, pelat nomor tidak sesuai, tidak memakai helm, hingga dugaan tindak pidana perusakan.
Namun pertanyaan hukumnya tidak berhenti pada “pasal apa yang dikenakan.” Lebih jauh dari itu, kita perlu bertanya: apa sebenarnya konstruksi hukum dari peristiwa ini? Dan apa yang bisa kita pelajari sebagai masyarakat?
Perusakan sebagai Tindak Pidana
Secara hukum pidana, tindakan membakar tali dan merusak portal yang merupakan fasilitas umum berpotensi dijerat Pasal 170 atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang secara bersama-sama. Unsurnya sederhana: adanya perbuatan merusak, dilakukan dengan sengaja, dan objeknya adalah barang milik orang lain atau milik umum.
Portal JLNT adalah fasilitas publik yang dipasang untuk mengatur jenis kendaraan yang boleh melintas. Ketika dirusak dengan sengaja, apalagi dilakukan secara bersama-sama, maka unsur “terang-terangan dan dengan tenaga bersama” sebagaimana dimaksud Pasal 170 KUHP dapat terpenuhi.
Dalam konteks ini, hukum tidak melihat apakah motifnya sekadar “iseng” atau “konten.” Hukum melihat perbuatannya. Dan perbuatan itu berdampak nyata: merusak fasilitas umum, membuka akses yang berbahaya, serta berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan lain.
Hukum pidana bekerja atas asas legalitas: tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan yang telah ada sebelumnya. Larangan motor melintas di JLNT sudah jelas. Rambu terpasang. Aturan tertulis. Maka dalih “hanya ikut-ikutan” atau “tidak tahu” menjadi sulit dipertahankan.
Pelanggaran Lalu Lintas yang Sistemik
Selain unsur pidana perusakan, ada pelanggaran administratif dan pidana lalu lintas yang tak kalah serius. Tidak memakai helm melanggar Pasal 291 UU Lalu Lintas. Tidak memiliki SIM melanggar Pasal 281. Pelat nomor tidak sesuai atau tidak dipasang melanggar Pasal 280. Menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis juga memiliki sanksi tersendiri.
Jika benar sebagian kendaraan tidak memiliki pelat nomor dan pengendara tidak memiliki SIM, maka ini bukan lagi pelanggaran tunggal, melainkan pola ketidakpatuhan terhadap hukum.
Di titik ini, hukum tidak hanya berbicara soal sanksi, tetapi juga soal budaya hukum (legal culture). Apakah aturan dipandang sebagai pedoman bersama atau sekadar rintangan yang bisa dinegosiasikan?
Jalan raya adalah ruang publik. Ia bukan milik komunitas tertentu. Ia bukan panggung pribadi. Setiap pelanggaran di ruang publik membawa risiko kolektif. Ketika motor naik ke jalan yang didesain untuk kendaraan roda empat dengan kecepatan tinggi, potensi kecelakaan meningkat tajam. Risiko itu bukan hanya untuk pelaku, tetapi juga untuk pengguna jalan lain yang tidak tahu apa-apa.
Motif “Bikin Konten” dan Tanggung Jawab Hukum
Yang menarik sekaligus memprihatinkan adalah pengakuan motif: membuat konten. Komunitas yang menyebut diri “Youth Night Style” dikatakan bukan geng motor, melainkan sekadar kumpulan anak muda yang hobi nongkrong dan membuat konten.
Di sinilah hukum berhadapan dengan fenomena zaman. Media sosial memberi insentif pada sensasi. Semakin ekstrem, semakin viral. Namun hukum tidak mengenal istilah “demi konten” sebagai alasan pembenar.
Dalam teori hukum pidana, motif bukanlah unsur utama tindak pidana kecuali secara khusus disebutkan dalam pasal. Yang menjadi fokus adalah kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Membakar tali portal jelas bukan kelalaian. Itu tindakan aktif dan sadar.
Kita sedang menyaksikan pergeseran orientasi: dari kepatuhan terhadap norma ke pencarian atensi. Pertanyaannya, apakah hukum harus lebih keras? Atau justru kita perlu memperkuat pendidikan hukum sejak dini?
Pasal Berlapis dan Prinsip Proporsionalitas
Polisi menyebut kemungkinan penerapan pasal berlapis. Secara teori, hal ini dimungkinkan selama setiap pasal memiliki unsur berbeda dan tidak melanggar asas ne bis in idem (tidak boleh dihukum dua kali untuk perbuatan yang sama).
Namun dalam praktik penegakan hukum, ada prinsip penting: proporsionalitas. Sanksi harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampaknya. Tujuan pemidanaan modern bukan semata-mata pembalasan, melainkan juga pencegahan dan pembinaan.
Dalam konteks ini, kita perlu memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan adil. Jika memang ada unsur perusakan fasilitas umum, maka penegakan hukum harus tegas. Tetapi jika sebagian hanya ikut konvoi tanpa terlibat perusakan, maka diferensiasi tanggung jawab menjadi penting.
Hukum yang adil bukan hukum yang keras secara membabi buta, melainkan hukum yang cermat menilai peran masing-masing individu.
Dimensi Sosiologis: Hukum dan Generasi Digital
Peristiwa ini seolah mengingatkan kita bahwa hukum tidak berdiri di ruang hampa. Ia berinteraksi dengan budaya, teknologi, dan nilai sosial.
Generasi digital hidup dalam logika algoritma. Apa yang viral dianggap bernilai. Apa yang ramai dianggap berhasil. Namun hukum bekerja dalam logika norma dan tanggung jawab.
Di sinilah terjadi benturan. Ketika validasi sosial lebih dicari daripada legitimasi hukum, maka pelanggaran bisa dianggap biasa. Bahkan mungkin dianggap prestasi.
Kita tentu tidak ingin generasi muda diposisikan sebagai terdakwa peradaban. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kebebasan tanpa batas akan berujung pada kekacauan. Negara hukum (rechtstaat) berdiri di atas asas bahwa setiap orang tunduk pada aturan yang sama.
JLNT Casablanca dibangun untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Larangan motor melintas bukan tanpa alasan. Ia lahir dari pertimbangan teknis dan keselamatan. Ketika aturan itu diterobos secara sengaja, yang dirusak bukan hanya portal, tetapi juga prinsip ketertiban bersama.
Ruang Publik dan Kepemilikan Bersama
Fasilitas umum adalah simbol kepemilikan kolektif. Ia dibangun dari pajak rakyat. Ia dijaga untuk kepentingan bersama. Merusaknya berarti merugikan kita semua.
Hukum pidana mengenal konsep kepentingan umum sebagai nilai yang harus dilindungi. Itulah sebabnya perusakan fasilitas publik dipandang lebih serius dibanding perusakan barang pribadi biasa.
Namun di balik sanksi, ada pesan moral yang perlu kita renungkan bersama. Apakah ruang publik kita sudah cukup dihargai? Ataukah masih dianggap sebagai sesuatu yang bebas dieksploitasi selama bisa direkam dan diunggah?
Antara Penindakan dan Pembinaan
Sebelas orang telah ditangkap. Mungkin jumlah pelaku lebih dari dua puluh. Proses hukum akan berjalan. Tetapi setelah itu, apa yang tersisa?
Hukum memang perlu ditegakkan. Tanpa penegakan, aturan hanyalah tulisan di papan rambu. Namun pembinaan juga tidak kalah penting. Kita tidak ingin setiap pelanggaran berujung pada siklus residivisme.
Pendekatan restorative justice dalam kasus tertentu bisa dipertimbangkan, terutama jika kerugian dapat dipulihkan dan pelaku menunjukkan penyesalan. Namun untuk tindakan yang membahayakan keselamatan publik, pesan ketegasan tetap diperlukan.
Di titik ini, kita sebagai masyarakat berada di persimpangan. Apakah kita hanya menjadi penonton yang menikmati viralnya peristiwa? Atau kita menjadikannya momentum untuk memperkuat kesadaran hukum?
Menjaga Akal Sehat Bersama
Peristiwa di JLNT Casablanca mungkin akan tenggelam oleh berita lain dalam beberapa hari. Media sosial bergerak cepat. Namun nilai yang dipertaruhkan tidak sederhana.
Hukum bukan musuh kreativitas. Ia adalah pagar agar kreativitas tidak melukai orang lain. Membuat konten tidak salah. Berkumpul juga tidak salah. Tetapi ketika cara yang dipilih merusak fasilitas umum dan membahayakan keselamatan, di situlah batas dilanggar.
Sebagai masyarakat, kita perlu kembali menegaskan bahwa aturan lalu lintas bukan formalitas. Ia adalah kesepakatan hidup bersama. Tanpa itu, jalan raya berubah menjadi arena adu nekat.
Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya: apa arti kebebasan di ruang publik? Apakah kebebasan berarti boleh melakukan apa saja selama bisa direkam? Ataukah kebebasan justru menuntut tanggung jawab yang lebih besar?
Penegakan hukum terhadap para pelaku adalah bagian dari proses menjaga ketertiban. Namun pekerjaan yang lebih panjang adalah membangun budaya taat hukum yang lahir dari kesadaran, bukan sekadar takut pada sanksi.
Di tengah derasnya arus konten dan kompetisi atensi, kita membutuhkan jangkar nilai. Jalan raya, hukum, dan keselamatan publik bukan panggung eksperimen. Ia adalah ruang bersama yang harus dijaga.
Jika dari peristiwa ini lahir kesadaran baru bahwa viral bukanlah segalanya dan aturan bukanlah musuh, maka mungkin kita tidak hanya menyelesaikan satu kasus, tetapi juga memperkuat fondasi kehidupan bersama. Dan di situlah hukum menemukan perannya yang paling mendasar: bukan sekadar menghukum, tetapi menjaga agar kita tetap berjalan di jalur yang benar.
