Bencana ekologis adalah human error dan menelan korban nyawa dan harta luar biasa
Bencana ekologis di Sumatra bukan lagi peristiwa musiman yang datang lalu pergi, melainkan pola berulang yang kian menguat dari tahun ke tahun. Banjir bandang, longsor, jalan amblas, hingga jembatan runtuh menjadi berita yang terlalu sering kita baca. Curah hujan tinggi memang faktor alam, tetapi kerusakan masif yang mengikutinya menunjukkan ada persoalan lebih dalam: hutan di hulu yang menyusut, daerah resapan yang menyempit, tata ruang yang longgar, dan eksploitasi sumber daya yang melampaui daya dukung. Alam Sumatra sebenarnya kaya dan tangguh, tetapi ketika keseimbangannya diganggu terus-menerus, ia merespons dengan cara yang keras—dan yang pertama merasakan dampaknya selalu manusia.
Angka Rp 51,82 triliun yang disebut untuk perbaikan jalan dan jembatan rusak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat seharusnya membuat kita terdiam sejenak. Bukan karena nilainya yang fantastis semata, melainkan karena angka itu sejatinya adalah nota tagihan dari kesalahan panjang dalam mengelola lingkungan. Uang sebesar itu bukan muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari hutan yang hilang, daerah resapan yang rusak, sungai yang dipersempit, dan kebijakan pembangunan yang lebih sering berlari daripada berpikir.
Namun, ada satu hal yang jauh lebih mahal dari Rp 51,82 triliun, dan itu tidak bisa dihitung dengan kalkulator APBN: nyawa manusia. Setiap jalan yang amblas, setiap jembatan yang runtuh, selalu membawa cerita kehilangan—orang tua yang tak sempat pulang, anak-anak yang kehilangan sekolah dan rumah, keluarga yang terputus masa depannya. Infrastruktur rusak bisa dibangun ulang. Nyawa tidak.
Bencana hidrometeorologi yang berulang di Sumatra bukanlah kejutan. Curah hujan tinggi memang faktor alam, tetapi kerusakan dampaknya adalah buah dari keputusan manusia. Ketika hutan di hulu digunduli, air kehilangan rem. Ia turun sekaligus, menghantam sungai, jalan, dan jembatan. Ketika daerah rawa dan dataran banjir ditutup beton, air kehilangan ruang bernapas. Ia lalu mencari jalan sendiri, dan sering kali jalannya adalah permukiman warga.
Di sinilah ironi besar pembangunan kita. Jalan dibangun untuk mempercepat mobilitas ekonomi, tetapi pengelolaan lingkungannya diabaikan. Akibatnya, jalan itu sendiri menjadi korban. Kita membangun untuk tumbuh, tetapi merusak fondasi alam yang menopang pertumbuhan itu. Hasil akhirnya bukan kemajuan, melainkan siklus mahal: bangun–rusak–bangun lagi. Seperti menambal perahu bocor tanpa pernah menutup lubangnya.
Rp 51,82 triliun itu, jika dibaca jujur, adalah biaya reaktif, bukan biaya preventif. Ia dikeluarkan setelah bencana terjadi, setelah korban jatuh, setelah ekonomi lokal lumpuh. Padahal, jika sebagian kecil saja dari angka itu dialokasikan konsisten untuk perlindungan hulu DAS, rehabilitasi hutan, penguatan tata ruang, dan pengawasan tambang serta perkebunan, kerusakan yang sama mungkin tidak akan terulang dengan skala sebesar ini.
Namun lagi-lagi, persoalannya bukan semata anggaran. Ini soal cara pandang. Lingkungan masih sering diposisikan sebagai penghambat pembangunan, bukan sebagai prasyaratnya. Analisis dampak lingkungan diperlakukan sebagai formalitas administrasi, bukan instrumen perlindungan hidup. Ketika izin mudah keluar, pengawasan longgar, dan sanksi tumpul, maka bencana tinggal menunggu waktu.
Yang sering luput dalam laporan kerusakan infrastruktur adalah trauma sosial. Jalan putus bukan hanya memutus arus kendaraan, tetapi juga akses warga ke rumah sakit, sekolah, dan pasar. Jembatan runtuh bukan hanya soal beton dan baja, tetapi tentang ibu hamil yang harus memutar puluhan kilometer, petani yang gagal menjual hasil panen, anak-anak yang berhenti sekolah sementara. Dalam situasi ini, nyawa manusia berada di garis depan risiko, bukan di catatan kaki laporan proyek.
Kita juga perlu jujur bahwa bencana selalu lebih kejam kepada yang miskin. Mereka tinggal di bantaran sungai karena tidak punya pilihan lain. Mereka melintasi jembatan rapuh karena itulah satu-satunya akses. Ketika infrastruktur ambruk, merekalah yang pertama terdampak dan terakhir pulih. Maka, membahas kerusakan jalan tanpa membahas nyawa manusia adalah analisis yang pincang.
Pelajaran paling keras dari Sumatra adalah ini: salah kelola lingkungan tidak pernah murah. Ia selalu dibayar dengan dua mata uang sekaligus—uang dan nyawa. Puluhan triliun rupiah bisa dicari, dipinjam, atau dialihkan. Tetapi ribuan nyawa yang melayang adalah hutang moral yang tidak pernah lunas.
Ke depan, pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ia harus berjalan beriringan dengan restorasi lingkungan. Jalan di wilayah rawan bencana harus dirancang dengan pendekatan lanskap, bukan sekadar teknis sipil. Jembatan harus memperhitungkan dinamika sungai yang sehat, bukan sungai yang sudah dipersempit oleh keserakahan. Lebih dari itu, kebijakan tata ruang harus ditegakkan, bukan dinegosiasikan.
Kita juga perlu menggeser fokus dari “berapa cepat membangun” menjadi “berapa lama bertahan”. Infrastruktur yang baik bukan yang cepat diresmikan, tetapi yang mampu melindungi kehidupan di sekitarnya. Jika tidak, kita hanya akan mengulang pola lama: bangga pada proyek, lalu berduka saat bencana.
Rp 51,82 triliun seharusnya menjadi alarm nasional. Bukan hanya tentang Aceh, Sumatra Utara, atau Sumatra Barat, tetapi tentang arah pembangunan Indonesia. Apakah kita akan terus membayar mahal kesalahan yang sama, atau mulai belajar bahwa menjaga lingkungan adalah investasi paling rasional untuk melindungi manusia?
Pada akhirnya, pembangunan sejati diukur bukan dari panjang jalan yang dibangun, tetapi dari berapa banyak nyawa yang selamat karenanya. Jika jalan dan jembatan berdiri megah tetapi manusia terus menjadi korban, maka yang kita bangun bukan kemajuan, melainkan monumen kegagalan berpikir.
