Pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK memunculkan pertanyaan soal konsistensi hukum. Kasus ini menunjukkan potensi bias dalam praktik penahanan.
Ada satu hal yang selalu diuji dalam perkara korupsi: bukan sekadar siapa yang ditahan, tetapi bagaimana negara memperlakukan mereka. Ketika mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dipindahkan dari rutan KPK ke tahanan rumah hanya dalam waktu tujuh hari, pertanyaan publik bukan lagi soal prosedur semata—tetapi soal rasa keadilan.
Hukum itu bukan hanya teks. Ia adalah persepsi. Dan persepsi publik terhadap keadilan jauh lebih rapuh daripada pasal-pasal KUHAP.
Latar Belakang: Dari Rutan ke Rumah
Secara normatif, KUHAP memberikan ruang bagi penyidik untuk menentukan jenis penahanan: rutan, rumah, atau kota. Tidak ada pelanggaran jika KPK mengalihkan jenis penahanan, selama prosedur dipenuhi.
Namun, praktik umum di KPK selama ini menunjukkan pola yang relatif konsisten: tersangka korupsi, terutama pejabat tinggi, hampir selalu menjalani penahanan di rutan pada fase awal penyidikan selama 20 hari pertama.
Dalam konteks itu, keputusan mengalihkan penahanan Yaqut setelah hanya tujuh hari menjadi anomali.
Lebih menarik lagi, alasan yang disampaikan bukan faktor kesehatan—yang biasanya menjadi dasar kuat—melainkan permohonan keluarga.
Di titik ini, hukum mulai bergeser dari norma ke interpretasi.
Diskresi KPK: Sah Secara Hukum, Problem Secara Etika
KPK berlindung pada satu kata kunci: diskresi.
Secara hukum, diskresi penyidik memang diakui. KUHAP tidak melarang perubahan jenis penahanan. Bahkan, dalam praktiknya, hal ini bisa dilakukan dengan pertimbangan subjektif penyidik.
Namun, masalahnya bukan di legalitas. Masalahnya ada di konsistensi.
Jika alasan “permohonan keluarga” cukup untuk mengubah status penahanan, maka pertanyaan berikutnya sederhana:
apakah semua tersangka mendapat perlakuan yang sama?
Di sinilah potensi masalah besar muncul.
Hukum yang terlalu fleksibel akan kehilangan otoritas moralnya. Dan dalam kasus korupsi—yang sejak awal sudah penuh ketidakpercayaan publik—fleksibilitas semacam ini justru menjadi bahan bakar sinisme.
Implikasi: Ketika Persepsi Lebih Kuat dari Fakta
Dalam hukum, ada prinsip klasik: justice must not only be done, but must also be seen to be done.
Masalah dalam kasus ini bukan pada apakah KPK melanggar aturan. Masalahnya adalah bagaimana publik melihat keputusan tersebut.
Beberapa implikasi langsung yang muncul:
1. Erosi Kepercayaan Publik
KPK dibangun di atas fondasi kepercayaan. Setiap inkonsistensi, sekecil apa pun, akan langsung dibaca sebagai “perlakuan khusus”.
Dalam kasus Yaqut, timing-nya juga tidak membantu: menjelang Lebaran, saat sensitivitas publik terhadap keadilan sosial meningkat.
2. Preseden Berbahaya
Jika satu tersangka bisa dialihkan karena permohonan keluarga, maka ke depan akan ada gelombang permintaan serupa.
Pertanyaannya bukan lagi “boleh atau tidak”, tetapi “siapa yang dikabulkan dan siapa yang tidak”.
Dan di situlah diskriminasi hukum bisa mulai tumbuh—diam-diam, tapi pasti.
3. Distorsi Prinsip Equality Before the Law
Prinsip dasar hukum modern: semua orang sama di depan hukum.
Namun dalam praktik, kesetaraan itu sering diuji oleh faktor non-yuridis: status sosial, kekuasaan, akses, dan jaringan.
Kasus ini memperlihatkan celah itu—terbuka, dan sulit disangkal.
Perspektif Hukum: Antara KUHAP dan Etika Penegakan
Secara tekstual, Pasal 22 KUHAP memang mengatur tiga jenis penahanan. Penyidik memiliki kewenangan untuk memilih atau mengubah jenis penahanan tersebut.
Namun, hukum acara pidana tidak berdiri di ruang hampa. Ia hidup bersama prinsip-prinsip:
- Kepastian hukum
- Keadilan
- Kemanfaatan
Dalam konteks ini, keputusan KPK mungkin memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi mulai goyah pada aspek keadilan dan kemanfaatan sosial.
Hukum yang terlalu prosedural tanpa sensitivitas publik akan kehilangan legitimasi.
Dan ketika legitimasi hilang, penegakan hukum berubah menjadi sekadar formalitas.
Perspektif Sosial: Rasa Keadilan yang Terkoyak
Masyarakat Indonesia memiliki memori panjang terhadap kasus-kasus “perlakuan khusus” dalam hukum.
Mulai dari tahanan yang bisa keluar masuk, fasilitas mewah di lapas, hingga status hukum yang berubah secara tiba-tiba.
Kasus Yaqut berpotensi masuk dalam daftar panjang itu.
Apalagi, ini bukan perkara kecil. Ini menyangkut kuota haji—isu yang sangat sensitif secara sosial dan religius.
Ketika perkara besar diproses dengan cara yang dianggap “lunak”, publik akan bertanya:
apakah hukum benar-benar tegas, atau hanya tegas kepada yang lemah?
KPK di Persimpangan
KPK bukan institusi biasa. Ia adalah simbol.
Simbol bahwa negara masih punya alat untuk melawan korupsi secara serius.
Namun simbol itu tidak kebal.
Ia bisa retak—bukan karena pelanggaran besar, tetapi karena keputusan-keputusan kecil yang tidak konsisten.
Pengalihan penahanan ini mungkin terlihat administratif. Tapi dalam konteks politik hukum Indonesia, ia punya bobot simbolik yang besar.
Refleksi: Hukum Itu Soal Rasa, Bukan Sekadar Pasal
Pada akhirnya, publik tidak membaca KUHAP. Publik membaca tindakan.
Dan tindakan KPK dalam kasus ini membuka ruang tafsir yang tidak menguntungkan.
Hukum memang memberi ruang diskresi. Tapi diskresi tanpa transparansi hanya akan terlihat seperti privilese.
Pertanyaan yang tersisa sederhana, tapi tajam:
Jika semua bisa berubah karena “permohonan keluarga”, lalu apa yang membedakan hukum dengan negosiasi?
Penutup
Kasus Yaqut bukan sekadar soal satu orang atau satu keputusan. Ini adalah ujian kecil yang bisa berdampak besar.
Apakah KPK masih berdiri sebagai lembaga yang konsisten, atau mulai tergelincir ke wilayah abu-abu?
Karena dalam hukum, yang paling berbahaya bukan pelanggaran terang-terangan—
melainkan keputusan yang tampak sah, tapi terasa janggal.
