Wafatnya Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno di Jakarta menandai berakhirnya satu generasi kepemimpinan militer Orde Baru. Kepergiannya mengingatkan kembali pada relasi militer dan kekuasaan politik Indonesia.
Pagi ini, kabar datang dari RSPAD Gatot Subroto. Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno mengembuskan napas terakhir pada usia 90 tahun. Tidak ada kegaduhan politik. Tidak ada polemik. Hanya keheningan yang menyertai kepergian seorang prajurit yang pernah berdiri di lingkar terdalam kekuasaan negara.
Namun dalam sejarah, keheningan sering kali menyimpan gema panjang.
Try Sutrisno bukan sekadar mantan Wakil Presiden. Ia adalah representasi dari satu fase penting dalam sejarah Indonesia: ketika militer bukan hanya alat pertahanan negara, tetapi juga pilar kekuasaan politik.
Dari Akademi Militer ke Istana Negara
Nama lengkapnya, Try Sutrisno, lahir di Surabaya pada 1935. Ia menempuh pendidikan di Akademi Teknik Angkatan Darat dan lulus pada 1959. Kariernya dimulai dari level komando teknis—Dan Ton Zipur di Kodam IV/Sriwijaya.
Ia tumbuh dalam kultur militer yang keras, disiplin, dan sangat terstruktur. Generasi itu dibentuk oleh pengalaman konflik internal, pergolakan daerah, hingga ancaman ideologi global. Militer pada masa itu bukan hanya institusi pertahanan, tetapi juga aktor politik.
Kariernya terus menanjak. Ia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (1986–1988), lalu Panglima ABRI (1988–1993). Jabatan ini bukan posisi biasa. Panglima ABRI di era Orde Baru adalah salah satu poros kekuasaan nasional.
Ketika ia kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden pada Sidang Umum MPR 1993 mendampingi Soeharto, itu bukan sekadar promosi jabatan. Itu adalah simbol konsolidasi kekuatan militer dalam sistem politik Orde Baru.
Wakil Presiden di Tengah Stabilitas yang Retak
Masa jabatan 1993–1998 adalah periode yang unik. Secara formal, negara tampak stabil. Pertumbuhan ekonomi tinggi. Pembangunan berjalan. Tetapi di bawah permukaan, ketegangan sosial dan ekonomi mulai terasa.
Krisis moneter Asia 1997 menjadi ujian besar. Sistem ekonomi yang selama ini terlihat kokoh ternyata rapuh. Nilai rupiah jatuh. Inflasi melonjak. Kepercayaan publik runtuh.
Sebagai Wakil Presiden, Try Sutrisno berada dalam lingkar kekuasaan saat fondasi Orde Baru mulai goyah. Ia bukan tokoh yang banyak tampil dengan retorika publik. Karakternya lebih teknokratis-militeristik: tegas, singkat, dan tidak banyak manuver.
Namun sejarah tidak hanya mencatat apa yang dikatakan seseorang. Sejarah juga mencatat di mana ia berdiri ketika badai datang.
Ketika Sidang Umum MPR 1998 digelar, jabatan Wakil Presiden beralih kepada B. J. Habibie. Tidak lama setelah itu, Soeharto lengser. Era Reformasi dimulai. Babak baru Indonesia dibuka.
Dan babak lama pun resmi berakhir.
Militer dan Politik: Warisan yang Kompleks
Untuk memahami Try Sutrisno, kita tidak bisa memisahkannya dari doktrin Dwifungsi ABRI. Pada masa itu, militer memiliki dua peran: pertahanan dan sosial-politik. Struktur ini menjadikan banyak perwira aktif masuk ke jabatan sipil.
Dalam konteks zaman, hal itu dianggap wajar. Bahkan dianggap perlu untuk menjaga stabilitas.
Namun setelah Reformasi, paradigma berubah. Militer ditarik kembali ke barak. Politik dikembalikan ke sipil. Dwifungsi dihapus. Demokrasi diperluas.
Di titik inilah sosok Try menjadi figur transisi—seorang jenderal yang hidup sepenuhnya dalam sistem lama, tetapi menyaksikan lahirnya sistem baru.
Apakah ia simbol stabilitas? Bagi sebagian orang, ya.
Apakah ia bagian dari struktur kekuasaan yang terlalu sentralistik? Bagi sebagian lainnya, juga ya.
Sejarah jarang hitam-putih. Ia lebih sering abu-abu.
Sosok Keluarga dan Kehidupan Pribadi
Di luar jabatan, Try adalah suami dari Tuti Sutiawati dan ayah dari tujuh anak. Pernikahannya pada 1961 berlangsung jauh sebelum puncak kariernya tercapai.
Generasi militer era itu dikenal memegang kuat nilai keluarga, kesederhanaan pribadi, dan disiplin hidup. Mereka dibesarkan dalam etos pengabdian, bukan pencitraan.
Tidak banyak kontroversi personal melekat pada dirinya setelah purnatugas. Ia menjalani masa pensiun relatif tenang.
Dan mungkin di situlah letak karakter generasi tersebut: bekerja dalam sistem, lalu menepi tanpa banyak suara ketika tugas dianggap selesai.
Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Kematian seorang tokoh negara bukan hanya peristiwa personal. Ia adalah momen refleksi kolektif.
Try Sutrisno mewakili satu generasi kepemimpinan yang percaya pada stabilitas sebagai nilai utama. Bagi generasi itu, ketertiban adalah fondasi pembangunan. Kebebasan politik tidak selalu menjadi prioritas pertama.
Kini Indonesia berada dalam fase demokrasi yang lebih terbuka. Kritik bebas. Media plural. Politik kompetitif.
Namun pertanyaan lama tetap relevan:
Apakah stabilitas dan kebebasan selalu harus dipertentangkan?
Apakah mungkin keduanya berjalan seimbang?
Generasi Try memilih stabilitas. Generasi Reformasi memilih demokrasi. Generasi sekarang mewarisi keduanya—dengan segala tantangannya.
Perpisahan Seorang Prajurit
Dalam tradisi militer, penghormatan terakhir bukan hanya soal upacara. Ia adalah pengakuan atas pengabdian.
Try Sutrisno telah menjalani hidup panjang: dari perwira muda teknik tempur, menjadi Panglima ABRI, lalu Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebuah lintasan karier yang tidak banyak orang alami.
Ia adalah bagian dari sejarah Orde Baru. Dan Orde Baru adalah bagian dari sejarah Indonesia.
Kita boleh mengkritik zamannya. Kita boleh berbeda pandangan atas kebijakannya. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa generasi itu membentuk fondasi yang, baik atau buruk, ikut menentukan arah negeri ini.
Kepergian Try Sutrisno bukan hanya kehilangan seorang mantan Wakil Presiden.
Ia adalah penutup satu bab sejarah yang semakin jauh dari ingatan generasi muda.
Dan mungkin, di situlah tugas kita sekarang: bukan untuk menghakimi masa lalu dengan emosi, tetapi untuk memahaminya dengan akal sehat.
Selamat jalan, Jenderal.
Sejarah akan mencatat.
