Negara dan batasanya terkadang justru memperlambat saat terjadi kedaruratan bencana
Bayangkan sejenak—seperti lirik John Lennon itu—tidak ada negara. Tidak ada bendera, tidak ada garis batas, tidak ada stempel, tidak ada meja birokrasi yang harus dilewati sebelum sekarung beras atau satu kotak obat bisa sampai ke tangan orang yang terluka. Hanya manusia yang menolong manusia. Kedengarannya utopis, bahkan naif. Tetapi setiap kali bencana datang, pertanyaan itu selalu muncul kembali: mengapa bantuan harus menunggu, sementara luka tidak pernah mau menunggu?
Bencana tidak pernah membaca peraturan. Gempa tidak menunggu rapat koordinasi. Banjir tidak peduli siapa yang berwenang menandatangani izin distribusi. Longsor tidak bertanya apakah truk logistik sudah terdaftar resmi atau belum. Ketika alam runtuh, ia bekerja dalam hitungan detik. Sementara sistem kita—ironisnya—sering bekerja dalam hitungan hari, bahkan minggu.
Di titik inilah tragedi kedua sering lahir. Tragedi pertama adalah bencana itu sendiri. Tragedi kedua adalah keterlambatan pertolongan.
Di lapangan, wajah bencana selalu sama. Anak-anak menggigil, orang tua kehilangan obatnya, ibu-ibu bingung mencari air bersih, dan para relawan berlari dengan apa pun yang mereka punya. Tetapi di balik layar, ada dunia lain yang bergerak lambat: jalur protokoler, kebijakan lintas wilayah, prosedur administrasi, dan ego kelembagaan. Semua berdalih atas nama ketertiban, keamanan, dan akuntabilitas. Alasan-alasan yang di ruang rapat terdengar masuk akal, tetapi di tenda pengungsian terdengar kejam.
Masalahnya bukan pada niat. Hampir semua pihak berniat baik. Negara ingin tertib, lembaga ingin terkoordinasi, aparat ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan. Namun niat baik yang dibungkus dengan ketakutan berlebihan justru berubah menjadi penghambat. Bantuan ditahan karena belum ada surat. Relawan diminta menunggu karena belum ada instruksi. Logistik tertahan di gudang karena belum sinkron data. Sementara di luar, orang-orang menunggu dengan perut kosong dan luka terbuka.
Di sinilah kita perlu jujur: dalam kondisi darurat, kemanusiaan harus berada di atas administrasi. Bukan sebaliknya.
Kita sering lupa bahwa negara, aturan, dan kebijakan hanyalah alat. Tujuannya satu: melindungi manusia. Ketika alat itu justru menghalangi tujuan, maka ada yang keliru. Dalam situasi normal, prosedur memang penting. Tetapi dalam situasi bencana, prosedur yang kaku adalah kemewahan yang tidak bisa dibayar oleh para korban.
Ironisnya, masyarakat sipil sering bergerak lebih cepat daripada sistem. Warga saling bantu, dapur umum dadakan berdiri, donasi mengalir tanpa menunggu komando. Mereka tidak bertanya, “Ini wilayah siapa?” Mereka bertanya, “Siapa yang belum makan?” Mereka tidak menunggu regulasi, mereka mengikuti nurani. Di situ kita melihat wajah kemanusiaan yang paling jujur—dan sekaligus tamparan bagi sistem yang terlalu percaya pada meja dan map.
Namun tentu saja, ini bukan ajakan untuk meniadakan negara. Justru sebaliknya. Ini ajakan agar negara kembali ke fitrahnya: sebagai fasilitator, bukan penghambat. Sebagai pemercepat, bukan rem tangan. Negara seharusnya membuka jalur, bukan menutup pintu. Memberi karpet merah bagi relawan, bukan pagar kawat berduri berupa formulir.
Bayangkan jika dalam bencana, ada satu prinsip tunggal yang dipegang bersama: selamatkan dulu, urus kertas nanti. Bayangkan jika lintas wilayah tidak menjadi alasan penundaan, tetapi menjadi alasan kerja sama. Bayangkan jika kebijakan darurat benar-benar darurat, bukan sekadar label.
“Imagine there’s no country…” bukan berarti meniadakan negara secara harfiah. Itu adalah undangan moral untuk menanggalkan identitas birokratis sementara, dan kembali menjadi manusia. Karena bagi korban bencana, penolong bukan dilihat dari seragamnya, melainkan dari tangannya. Bukan dari kop suratnya, tetapi dari air yang ia bawa.
Luka tidak bisa ditunda. Infeksi tidak menunggu disposisi. Trauma tidak menanti tanda tangan. Setiap jam keterlambatan adalah penderitaan tambahan yang sebenarnya bisa dicegah. Dan setiap penderitaan yang bisa dicegah tetapi dibiarkan, pada akhirnya adalah kegagalan kolektif.
Sejarah akan selalu mencatat bagaimana kita merespons bencana. Bukan seberapa rapi arsipnya, tetapi seberapa cepat nyawa diselamatkan. Bukan seberapa patuh prosedurnya, tetapi seberapa besar empatinya. Di hadapan reruntuhan, tidak ada yang lebih penting daripada kehadiran manusia bagi manusia lainnya.
Mungkin kita memang belum bisa hidup tanpa negara. Tetapi setidaknya, dalam bencana, kita bisa belajar hidup tanpa sekat-sekat yang membuat pertolongan tersendat. Karena pada akhirnya, ketika semua runtuh, yang tersisa hanyalah satu identitas yang benar-benar berarti: sesama manusia.
Dan bagi mereka yang terluka, itu sudah lebih dari cukup.
